Medan (buseronline.com) - Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memaparkan capaian kinerja makro ekonomi daerah tahun 2025 dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD Sumatera Utara.Fokus utama yang disampaikan meliputi pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pertumbuhan ekonomi daerah.Dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin, Bobby Nasution menyampaikan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan hasil positif.Persentase angka kemiskinan tercatat turun sebesar 0,63 poin, dari 7,99 persen pada 2024 menjadi 7,36 persen pada 2025, atau berkurang sebanyak 87.760 jiwa.Di sektor ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja juga mengalami peningkatan. Pada 2025, angka partisipasi mencapai 72,29 persen, naik dibandingkan 71,36 persen pada tahun sebelumnya. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara meningkat sebesar 0,71 poin, dari 75,76 pada 2024 menjadi 76,47 pada 2025.“Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi, mengalami peningkatan PDRB per kapita dalam tiga tahun terakhir, peningkatan sebesar 8,60 persen yaitu dari Rp62,08 juta pada 2023 menjadi Rp67,42 juta pada 2024 dan tahun 2025 menjadi Rp72,62 juta atau sebesar 7,76 persen,” ujar Bobby.Selain itu, dilansir dari laman Sumutprov, Gubernur juga memaparkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara. Pada 2025, target PAD ditetapkan sebesar Rp12,7 T dengan realisasi mencapai Rp12,27 T. Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp12,5 T dengan realisasi Rp11,5 T atau sekitar 92 persen.Bobby menegaskan bahwa pengelolaan belanja daerah dilakukan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan penghematan, serta difokuskan pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.“Belanja daerah mengedepankan efisiensi, efektivitas, dan penghematan sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan program-program prioritas daerah,” katanya.Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD Sumut, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.Penyampaian LKPJ ini menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah kepada legislatif, sekaligus evaluasi atas pelaksanaan program pembangunan selama tahun anggaran 2025. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting