Medan (buseronline.com) - Pemerintah daerah di Sumatera Utara menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi dan menerima arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai ketentuan serta terus mengalami perbaikan.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat mewakili seluruh wali kota dan bupati se-Sumatera Utara dalam acara penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Senin.
“Kami yakin BPK bekerja secara profesional dan kami mohon arahan agar tata kelola pemerintahan ke depan semakin baik,” ujar Rico Waas dalam sambutannya.
Penyerahan laporan keuangan tersebut dilakukan secara serentak oleh pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sumut itu turut dihadiri Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara Paula Henry Simatupang, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, serta Inspektur Kota Medan Erfin Fahrurrazi bersama sejumlah kepala daerah dan pejabat lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, dilansir dari laman Portal Medan, Rico Waas menegaskan bahwa laporan keuangan yang diserahkan merupakan hasil kerja yang telah dipersiapkan secara matang oleh masing-masing pemerintah daerah dan siap untuk diaudit secara objektif oleh BPK.
Ia juga menyampaikan harapan seluruh kepala daerah di Sumatera Utara agar pada tahun ini seluruh pemerintah kabupaten/kota dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai indikator tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Harapan kami, seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara dapat meraih opini WTP sebagai bentuk pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (unaudited) Tahun Anggaran 2025 oleh Gubernur Bobby Nasution sebagai bagian dari rangkaian penyerahan LKPD di tingkat provinsi.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah di Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah serta memperkuat sinergi dengan BPK dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. (R)