Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan dukungan penuh terhadap peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sumatera sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas inflasi di kawasan tersebut.Program yang akan diluncurkan di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (11/2/2026), ini diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).Pelaksanaannya dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) guna memperkuat ketahanan pangan, menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta mengantisipasi risiko cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu produksi dan distribusi pangan.Dilansir dari laman Sumutprov, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, mengatakan GPIPS merupakan bentuk penyempurnaan dari program sebelumnya, yakni Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).“GPIPS merupakan penyempurnaan dari program sebelumnya, yaitu Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” ujar Poppy, Selasa.Menurutnya, tantangan ketahanan pangan ke depan semakin kompleks, mulai dari bencana alam, anomali iklim, hingga lonjakan permintaan musiman. Karena itu, dibutuhkan penajaman fokus program serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.“Dibandingkan program sebelumnya, GPIPS dirancang lebih terfokus pada penguatan ketersediaan pasokan pangan dari sisi hulu, lebih komprehensif dalam mendukung stabilisasi harga pangan, serta lebih menekankan pentingnya sinergi pusat–daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah,” jelasnya.Ia menambahkan, tema kegiatan kali ini menitikberatkan pada penguatan ketahanan pangan guna menjaga stabilitas harga, khususnya menjelang periode HBKN seperti Imlek dan Lebaran 2026.Dalam Rakor tersebut, kata Poppy, terdapat tiga isu utama yang akan dibahas, yakni pemulihan sektor pertanian pascabencana alam di wilayah Sumatera, antisipasi risiko curah hujan ekstrem, serta upaya pengendalian inflasi melalui pengamanan pasokan pangan.Kegiatan ini akan dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, Bank Indonesia, serta perwakilan pemerintah daerah se-Sumatera.Poppy juga mengungkapkan, di tengah berbagai tantangan tersebut, sebagian besar wilayah Sumatera justru mencatatkan deflasi bulanan kelompok bahan makanan pada Januari 2026. Kondisi ini didukung meningkatnya produksi komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang merah, membaiknya pasokan dari daerah sentra, serta kelancaran distribusi.Ia berharap pemulihan lahan pertanian pascabencana, penguatan pasokan dari sentra produksi, serta distribusi yang lancar dapat terus dijaga guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode permintaan tinggi.“Penyelenggaraan kegiatan GPIPS dan Rakor TPIP-TPID 2026 diharapkan semakin memperkuat implementasi kerangka kerja program strategis ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di Wilayah Sumatera, guna mendukung pencapaian target inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen pada 2026,” pungkasnya. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting