Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mendorong percepatan transformasi digital di sektor pendidikan.
Seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Sumut yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut kini telah 100 persen teraliri listrik dan akses internet.
Capaian tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Rabu.
“Realisasi akses listrik dan internet di sekolah yang dibawahi langsung oleh Disdik Sumut, yakni SMA, SMK, dan SLB di Sumut, keseluruhannya sudah 100 persen teraliri listrik dan internet,” ujar Alexander.
Alexander menjelaskan, sepanjang tahun 2025 terdapat sebanyak 163 sekolah yang mendapatkan pemasangan jaringan internet.
Sementara untuk pemenuhan kelistrikan, Disdik Sumut melakukan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di tujuh sekolah, perbaikan instalasi listrik di 25 sekolah, serta penambahan daya listrik di 21 sekolah.
Menurutnya, dilansir dari laman Diskominfo Sumut, strategi pemenuhan akses listrik dan internet dilakukan dengan menyesuaikan kondisi geografis dan infrastruktur di masing-masing wilayah.
Untuk daerah yang belum terjangkau jaringan listrik, Pemprov Sumut memasang PLTS. Sementara di wilayah yang telah tersedia jaringan listrik, Disdik Sumut berkolaborasi dengan PT PLN (Persero).
“Begitu juga dengan akses internet. Apabila belum tersedia jaringan, maka digunakan layanan internet berbasis satelit Starlink, terutama untuk sekolah-sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar atau 3T yang dipadukan dengan PLTS,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemenuhan akses listrik dan internet menjadi fondasi utama dalam menyelaraskan digitalisasi pendidikan. Tanpa dukungan infrastruktur tersebut, proses pembelajaran berbasis digital tidak dapat berjalan optimal.
“Mustahil kita melakukan digitalisasi pendidikan kalau tools-nya belum memadai. Dengan terpenuhinya akses listrik dan internet, proses belajar digital bisa semakin interaktif, dan output-nya adalah kesetaraan penguasaan teknologi, tidak ada lagi perbedaan antara daerah 3T dengan daerah yang mudah akses listrik dan internet,” tegas Alexander.
Selain meningkatkan kualitas pembelajaran, langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan kompetensi guru dan siswa, serta mendorong pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Sumut.
Dalam kesempatan yang sama, Alexander juga menyampaikan perkembangan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) yang direncanakan akan diluncurkan pada tahun ajaran baru 2026/2027. Program tersebut pada tahap awal akan diterapkan di lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias.
Selain itu, PUBG juga akan diperluas ke lima kabupaten/kota yang paling terdampak bencana, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, dan Kabupaten Langkat, sebagai bentuk intervensi pemulihan pascabencana.
“Pada tahun ajaran baru nanti, PUBG akan kita laksanakan tidak hanya di Kepulauan Nias, tetapi juga di lima kabupaten/kota yang paling terdampak bencana,” katanya.
Untuk realisasi program tersebut, jumlah sasaran di Kepulauan Nias mencapai sekitar 41 ribu siswa dengan pagu anggaran sebesar Rp21 M. Sementara di lima daerah terdampak bencana, program ini menyasar sekitar 51 ribu siswa dengan total anggaran Rp22 M.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp43 M, yang akan dialokasikan langsung ke rekening masing-masing sekolah melalui petunjuk teknis yang diatur dalam Pergub Sumut.
“PUBG merupakan bentuk intervensi pemulihan bagi daerah terdampak bencana, sekaligus memastikan seluruh siswa memiliki akses pendidikan gratis dan berkualitas,” pungkas Alexander. (R)