Tarutung (buseronline.com) - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Bona Pasogit melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tapanuli Utara, Donna Nursiti Situmeang SIP, di ruang kerjanya, Kamis (8/1/2026). Audiensi ini membahas perlindungan dan pengakuan terhadap produk jurnalistik di era digital.Ketua PWI Bona Pasogit, Alfonso Situmorang SH, menekankan pentingnya perlakuan khusus bagi karya jurnalis profesional agar tidak disamakan dengan konten masyarakat umum atau unggahan media sosial.Alfonso menilai, jurnalis bekerja berdasarkan kode etik, verifikasi informasi, dan tanggung jawab hukum, sehingga karya mereka harus mendapatkan perhatian negara, termasuk pemerintah daerah.“Produk jurnalistik tidak bisa disamakan dengan konten masyarakat umum. Jurnalis bekerja berdasarkan kode etik dan tanggung jawab hukum. Negara melalui pemerintah daerah harus hadir memberi perhatian nyata, bukan sekadar simbolik,” ujar Alfonso.Alfonso juga menjelaskan bahwa PWI Bona Pasogit membawahi wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, dan Samosir Provinsi Sumatera Utara.Menurutnya, peran wartawan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mendorong pembangunan daerah dan memperkenalkan potensi wilayah ke tingkat nasional.Ia menambahkan, tanpa dukungan dan sinergi yang sehat antara pemerintah dan insan pers, fungsi pers sebagai pilar demokrasi dan mitra kritis pembangunan daerah berpotensi melemah.Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Utara, Donna Situmeang, yang didampingi staf Volmer Silalahi, menyatakan pihaknya terbuka terhadap masukan dari PWI Bona Pasogit. Ia memastikan semua aspirasi akan dikaji dan dilaporkan kepada pimpinan daerah untuk langkah kebijakan lebih lanjut.Donna, mantan Kabag Humas dan Protokol Pemkab Taput, juga berharap insan pers di Tapanuli Utara tetap berperan aktif memberikan masukan konstruktif serta mendukung transparansi dan kemajuan pembangunan daerah.Audiensi ini menunjukkan upaya komunikasi yang intens antara insan pers dan pemerintah daerah, dengan tujuan memperkuat pengakuan terhadap karya jurnalistik profesional sebagai bagian dari pembangunan demokrasi dan pengembangan wilayah. (Galung)