Medan (buseronline.com) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta pemerintah pusat agar memberikan perhatian khusus terhadap skema Transfer ke Daerah (TKD), terutama bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Sumatera Utara, seperti Kepulauan Nias.Permintaan tersebut disampaikan Bobby saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No 30 Medan, Rabu.“Khusus daerah 3T mohon dipertimbangkan kembali. Kalau di (Kepulauan) Nias, mereka sangat berharap agar tidak ada penyesuaian TKD,” ujar Bobby Nasution dalam sambutannya.Dalam kesempatan itu, Bobby juga menyampaikan masukan terkait ketepatan waktu penyaluran dan penetapan besaran anggaran ke daerah. Ia menilai hal tersebut penting agar program pembangunan dapat langsung dijalankan sejak awal tahun anggaran.“Aspirasi dari Pemprov dan teman-teman kabupaten/kota, pertama tentang timing dan besaran anggaran yang disampaikan ke daerah. Kami berharap transfer jangan terlalu mepet, supaya bisa dikerjakan di awal tahun dan langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.Bobby menambahkan, percepatan informasi terkait alokasi dan penyaluran dana juga akan membantu pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan yang lebih matang dan efektif.Dalam rapat tersebut, anggota Banggar DPR RI Hinca Panjaitan mengusulkan pembentukan Satgas Kolaborasi Sumut Berkah, yang bertugas mengkaji dan memastikan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) di daerah berjalan adil dan proporsional.“Satgas ini penting untuk melihat apakah pembagian DBH di daerah sudah adil atau belum,” kata Hinca.Menanggapi hal itu, Bobby Nasution menyambut positif dan menyatakan kesiapan Pemprov Sumut untuk bekerja sama.“Ada satu Satgas tentu kami mendukung, dan kami sangat bersemangat. Kami siap bekerja sama dan membuat Satgas ini demi kepentingan daerah,” ujarnya.Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto menegaskan bahwa pihaknya menjadikan daerah 3T sebagai perhatian khusus dalam penyusunan anggaran bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).“Memang itu menjadi concern kami. Masukan dari Pak Gubernur akan menjadi bahan penting dalam penyusunan anggaran. Ke depan, daerah 3T harus mendapat perhatian khusus, terutama dalam pembangunan dan alokasi dana,” ungkap Wihadi.Kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Sumut ini merupakan bagian dari agenda untuk menyerap aspirasi dan masukan terkait pelaksanaan Transfer ke Daerah (TKD), serta melihat potensi dan realisasi penerimaan negara di wilayah Sumatera Utara.Dalam pertemuan tersebut turut hadir sejumlah anggota Banggar DPR RI, Bupati dan Wali Kota dari berbagai daerah di Sumut, serta pejabat Pemprov Sumut.Melalui pertemuan ini, diharapkan akan ada sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan, khususnya di wilayah 3T seperti Kepulauan Nias, agar pertumbuhan ekonomi di Sumut dapat berlangsung lebih merata dan berkelanjutan. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting