Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) akan berinovasi menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tengah penyesuaian kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat tahun 2026 mendatang.Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan, salah satu strategi utama yang dilakukan yakni dengan memaksimalkan peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP).Menurut Bobby, penyesuaian TKD tersebut akan berdampak pada berkurangnya total belanja Pemda di Sumut hingga sekitar Rp9 T tahun depan. Sementara di sisi lain, Pemprov tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,8 hingga 7,2 persen.“Otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan terkoreksi tahun depan. Harus ada langkah yang menutup celah ini, salah satunya dengan memaksimalkan KUR dan KPP. Karena itu, Pemda akan terus memantau penyaluran KUR agar targetnya tercapai,”ujar Bobby Nasution usai menghadiri Akad Massal 800.000 KUR dan KPP secara virtual di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No 30 Medan, Selasa.Bobby mengungkapkan, saat ini realisasi KUR di Sumut telah mencapai Rp11 T, menempatkan provinsi ini di posisi kelima nasional setelah Sulawesi Selatan. Namun, menurutnya, potensi Sumut seharusnya bisa lebih besar mengingat jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tinggi.“Masih ada daerah yang belum melakukan pendataan UMKM secara maksimal. Ini harus kita benahi bersama agar perekonomian masyarakat semakin membaik,” tegasnya.Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Sumut menghadirkan sekitar 1.000 debitur yang menandatangani akad pemanfaatan KUR dan KPP. Bobby berharap, jumlah penerima manfaat terus meningkat setiap tahun untuk mendukung percepatan ekonomi rakyat.“Saya berharap debitur kita terus bertambah sehingga target penyaluran KUR dan KPP bisa tercapai. Ini sangat membantu pertumbuhan ekonomi Sumut,” katanya.Lebih lanjut, Bobby menjelaskan, pemanfaatan KUR kini diperluas agar semakin mudah diakses masyarakat, termasuk oleh Tenaga Migran Indonesia (TMI).Adapun KPP diperuntukkan bagi kontraktor, pengembang, dan penyedia bahan bangunan guna mendukung Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.“Daripada anak muda kita menjadi TMI ilegal atau terjerat pinjol, lebih baik diarahkan memanfaatkan KUR. Begitu juga kontraktor lokal, bisa menggunakan KPP untuk pembangunan rumah rakyat,” jelasnya.Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutan virtualnya dari Surabaya menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan anggaran KPP on top sebesar Rp130 T, terdiri dari Rp113 T untuk sisi pasokan (supply side) dan Rp17 T untuk sisi permintaan (demand side).“Saya meminta gubernur, bupati, dan wali kota mendorong kontraktor daerah agar aktif membangun rumah masyarakat. KPP merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Para debitur KUR dan KPP ini adalah pahlawan ekonomi Indonesia,” tambahnya.Acara Akad Massal 800.000 KUR dan KPP diikuti secara serentak di seluruh Indonesia. Di Surabaya hadir Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay.Sementara di Medan, kegiatan turut dihadiri Bupati/Wali Kota se-Sumut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudi B Hutabarat, serta Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong.Dengan langkah optimalisasi ini, Pemprov Sumut menargetkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah penyesuaian fiskal nasional dan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di daerah. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting