Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya mendukung program nasional Zero Over Dimension Over Load (Zero ODOL) pada tahun 2027, sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Program ini menjadi langkah strategis untuk menekan kerusakan jalan akibat kendaraan bermuatan dan berdimensi berlebih.Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut Moettaqien Hasrimi melalui Sekretaris Dinas Rochani Litiloly, dalam konferensi pers bertema “Stop Kendaraan Over Dimension Over Load” yang digelar di Aula Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat. Acara ini difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut dan dihadiri puluhan wartawan serta sejumlah pejabat terkait.Dalam paparannya, Rochani menjelaskan bahwa kelebihan muatan dan dimensi kendaraan truk merupakan faktor utama penyebab kerusakan jalan di berbagai daerah. Kondisi ini muncul karena adanya kesepakatan antara pemilik barang dan pengusaha angkutan yang menetapkan tarif berdasarkan efisiensi biaya, bukan berdasarkan aturan kapasitas kendaraan.“Banyak pengusaha pengangkutan memodifikasi kendaraan di bengkel tidak resmi agar dapat membawa muatan lebih banyak. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya operasional yang tinggi akibat pungutan liar, biaya parkir tidak resmi, dan bongkar muat di lapangan,” terang Rochani.Menurutnya, praktik seperti ini memicu maraknya pelanggaran batas dimensi dan daya angkut kendaraan. Bahkan, beberapa perusahaan logistik besar menggunakan sistem kontrak dengan pihak ketiga, sehingga sulit menegakkan komitmen pengurangan ODOL secara menyeluruh.Sebagai tindak lanjut, Dishub Sumut akan menjalankan berbagai langkah konkret untuk menekan pelanggaran ODOL sesuai arahan Presiden Prabowo. Tahun ini, pemerintah menyiapkan rencana aksi nasional Zero ODOL yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenkoinfrawil) bersama sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kemenhub, Kemenperin, Kemendag, Kemen-PUPR, Kemendagri, Kepolisian, serta pemerintah daerah.Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyukseskan target Zero ODOL 2027. Ia meminta agar seluruh kabupaten/kota di Sumut meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan terkait batas muatan kendaraan.“Setiap ruas jalan, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota memiliki kapasitas yang berbeda. Karena itu, kami akan terus mendorong pengusaha angkutan agar tidak melanggar aturan muatan. Kelebihan muatan menjadi penyebab utama jalan cepat rusak,” ujar Bobby.Ia menambahkan, Pemprov Sumut juga akan memperkuat sistem pengawasan serta mendorong sertifikasi karoseri dan bengkel umum, penyusunan jaringan lintas angkutan barang, serta penertiban perusahaan angkutan yang melanggar ketentuan ODOL.Konferensi pers tersebut turut dihadiri Kabid Lalu Lintas Dishub Sumut M Thahura, Kabid Perkabang Dishub Muchsin Harahap, serta sejumlah pejabat lainnya. Kegiatan berlangsung interaktif dan dimoderasi oleh Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Kominfo Sumut Harvina Zuhra.Dengan langkah-langkah tersebut, Pemprov Sumut berkomitmen memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mewujudkan transportasi darat yang aman, efisien, serta berkelanjutan menuju Zero ODOL 2027. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting