Deliserdang (buseronline.com) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, meluncurkan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas dan menegaskan agar seluruh kepala daerah se-Sumut memastikan fasilitas kesehatan (Faskes) tidak menolak pasien karena alasan kamar penuh.“Nggak ada alasan penuh, kalau kelas tiga dibilang penuh bisa naik ke kelas dua, tanpa tambahan biaya, biar tak ada alasan kepada pasien kamar penuh, atau kalau perlu Pak Bupati dan Walikota dicek rumah sakitnya, kalau kelas duanya penuh naik kelas satu, jadi nggak ada alasan rumah sakit (penuh),” ujar Bobby saat peluncuran UHC Prioritas di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Deliserdang, Senin.Bobby menekankan, UHC harus dimaknai lebih dari sekadar administrasi. Program ini harus menjamin pasien dilayani sampai sembuh.“Semua yang datang bisa sembuh, sehat dan dilayani, jangan nunggu lama-lama di IGD, ketika kamar penuh disuruh pulang, berarti UHC hanya mengcover rumah sakit tanpa bisa dilayani dengan baik,” jelasnya.Gubernur Bobby juga menekankan fleksibilitas layanan UHC prioritas. Masyarakat Sumut bisa berobat di rumah sakit mana saja di provinsi, meski pasien berada di kabupaten atau kota lain.“Kalau ada anak kuliah di Yogya, Bandung, kalau sakit di daerah tempatnya kuliah, ia bisa berobat di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS (Kesehatan),” tambahnya.Saat ini, angka kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sumut telah mencapai 100,2% dengan keaktifan peserta sekitar 80,2%, sehingga provinsi ini telah meraih UHC Prioritas. Capaian ini berhasil diraih dua tahun lebih cepat dari target awal.Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun, mengapresiasi pencapaian Sumut. Menurutnya, provinsi ini menjadi salah satu UHC dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.“Dilihat dari pencapaian yang dicapai Sumut, pencapaiannya menggembirakan, maka kami apresiasi pak Gub serta jajaran, DPRD serta seluruh Pemkab dan Pemko,” kata David.David menambahkan, pemerintah daerah di Sumut telah mengcover 3,4 juta masyarakat agar mendapatkan jaminan kesehatan. Hal ini berarti lebih dari 20% penduduk Sumut ditanggung secara gotong-royong antara provinsi dan kabupaten/kota.Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu, Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiarti, Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong, serta kepala daerah se-Sumut. (R)