Medan (buseronline.com) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya langkah nyata pemerintah daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan Tuberkulosis (TBC) menuju target Indonesia Eliminasi TBC tahun 2030.Salah satu strategi utama yang didorong adalah pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) di tiap provinsi, kabupaten, dan kota.Penegasan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memimpin Forum Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata Upaya Percepatan Penanggulangan TBC yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Selasa.Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman, dari Command Center Kantor Wali Kota Medan.Dalam arahannya, Tito menyebut forum ini digelar untuk memperkuat kesadaran sekaligus komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi TBC yang hingga kini masih menjadi tantangan serius kesehatan nasional.“Dengan adanya forum ini, diharapkan koordinasi dan sinergi antar pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan semakin solid. Sehingga mampu melahirkan rencana aksi daerah yang nyata untuk percepatan eliminasi TBC,” ujar Tito.Ia menekankan percepatan pembentukan TP2TB di tiap daerah merupakan langkah kunci untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Melalui TP2TB, pemerintah daerah dapat merumuskan rencana aksi yang konkret dan lebih efektif dalam menekan kasus TBC.“Pembentukan TP2TB menjadi kunci untuk mempercepat eliminasi TBC di Indonesia. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pusat, dan stakeholder, kita optimis bisa meningkatkan kesehatan masyarakat,” tegasnya.Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman, menegaskan bahwa Pemko Medan siap mendukung penuh instruksi pemerintah pusat. Menurutnya, pembentukan TP2TB akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat penanganan TBC di daerah.Forum tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof Dr Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Kepresidenan, serta para gubernur dari delapan provinsi: Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. (P3)