Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengambil langkah konkret dalam mengendalikan inflasi sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Langkah-langkah tersebut diambil menyusul hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi 2025 yang digelar secara daring, Senin.Rakor yang diikuti oleh Wakil Gubernur Sumut, Surya, melalui zoom meeting dari ruang Sumut Province, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan ini, menegaskan kesiapan Pemprov Sumut dalam mengimplementasikan sejumlah langkah strategis.Wagub Sumut menjelaskan, langkah-langkah yang akan dijalankan antara lain percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), percepatan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), percepatan proyek infrastruktur pemerintah, serta pengendalian harga pokok.Selain itu, pencegahan ekspor-impor ilegal, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan industri manufaktur juga menjadi fokus utama. Kemudahan perizinan usaha pun menjadi salah satu langkah mempercepat pertumbuhan ekonomi.“Ini adalah langkah percepatan pertumbuhan ekonomi yang telah disampaikan oleh pemerintah pusat,” ujar Wagub usai mengikuti Rakor.Ia juga mengimbau kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam memetakan wilayah yang mengalami inflasi tinggi. “Saya minta semua OPD, kerja tim. Mana saja kegiatan yang bisa menekan laju inflasi, mainkan saja,” tegasnya.Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi Sumut mengalami inflasi sebesar 0,76 persen secara month to month (m/m) pada Juli 2025. Kepala BPS Sumut, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa komoditas beras dan bawang merah menjadi penyumbang utama inflasi. Selain itu, kelompok pendidikan juga berkontribusi signifikan karena memasuki masa pembayaran uang kuliah yang biasanya berlangsung dari Juli hingga Agustus.Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan, produksi puncak beras terjadi pada bulan Juni, namun saat ini beberapa daerah sudah memasuki musim kemarau yang diprediksi akan menurunkan produksi beras pada September dan Oktober. Untuk itu, stabilisasi harga beras menjadi salah satu kunci pengendalian inflasi.“Stok beras di Bulog dan swasta tercatat sebanyak 4 juta ton, dengan 1,3 juta ton yang sudah dikeluarkan Bulog diperkirakan akan disalurkan pada September dan Oktober. Distribusi harus dilakukan sesuai mekanisme dan di titik yang tepat,” ujar Mendagri.Rakor yang dihadiri jajaran kementerian terkait, seluruh kepala daerah di Indonesia, pimpinan OPD se-Sumut, serta instansi vertikal seperti BPS Sumut, Bank Indonesia, dan Bulog wilayah Sumut ini, diharapkan mampu memberikan gambaran lengkap kondisi inflasi di setiap daerah.Dengan demikian, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait dapat segera mengambil langkah efektif dalam pengendalian inflasi. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting