Medan (buseronline.com) - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut), Togap Simangunsong, menyambut baik rencana penerapan Manajemen Talenta bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Langkah ini dinilai penting untuk mewujudkan ASN yang profesional, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih efektif.Pernyataan tersebut disampaikan Togap saat menerima kunjungan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Medan, Janry Haposan UP Simanungkalit, di Ruang Kerja Sekdaprov, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro 30 Medan, Jumat.Selain membahas manajemen talenta, pertemuan juga menyoroti sejumlah isu strategis terkait kepegawaian. Di antaranya peningkatan kompetensi ASN, penerapan sistem merit di lingkungan pemerintahan daerah, serta pengangkatan dan promosi jabatan ASN yang berbasis kinerja dan kompetensi.Togap menegaskan, Pemprov Sumut berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan ASN yang profesional dan berintegritas. Ia juga mengapresiasi dukungan BKN dalam memberikan pendampingan kebijakan maupun teknis di bidang kepegawaian.“Dengan dukungan BKN, kami optimis birokrasi Pemprov Sumut bisa semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Togap.Sementara itu, Kepala BKN Regional VI Medan, Janry Haposan UP Simanungkalit, menyampaikan bahwa penerapan manajemen talenta menjadi salah satu fokus utama BKN dalam mendukung pengembangan karir ASN secara berbasis sistem merit.Menurutnya, manajemen talenta telah lebih dulu diterapkan di Kepulauan Nias melalui Penandatanganan Komitmen Bersama antara BKN dan seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian se-Kepulauan Nias.“BKN akan terus mendorong percepatan pengembangan manajemen talenta agar birokrasi menjadi lebih profesional, transparan, dan berintegritas,” jelas Janry.Manajemen talenta bertujuan menempatkan talenta terbaik pada posisi yang tepat sehingga dapat memberi dampak positif bagi peningkatan kinerja instansi. Dengan penerapan sistem ini, diharapkan kinerja birokrasi semakin optimal dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting