Medan (buseronline.com) - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, Mangapul Purba SE MIKom, meminta Pemerintah Provinsi Sumut agar lebih kreatif, inovatif, dan berani mengambil langkah "out of the box" dalam mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak yang sesuai dengan perkembangan zaman.Pernyataan itu disampaikan Mangapul saat menyampaikan pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PjP) APBD Sumut Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sumut, Rabu.Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Aryanti Sitorus, didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga SE MM dan Salman Alfarisi, serta dihadiri Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution dan Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong.“Bagi Fraksi PDI Perjuangan, upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak sudah seharusnya dilakukan sesuai perkembangan zaman. Namun, implementasinya sejauh ini belum optimal dan belum menunjukkan hasil yang konkrit. Oleh karena itu, upaya ini perlu lebih ditingkatkan lagi,” kata Mangapul.Ia juga menegaskan pentingnya analisis mendalam terhadap prognosis pendapatan, serta akurasi dalam proses perencanaan dan pendanaan rencana belanja, dengan memperhitungkan potensi daerah secara menyeluruh sebagai sumber utama PAD."Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa seluruh proses perencanaan, penganggaran, belanja, dan pembiayaan daerah harus berpedoman pada prinsip transparansi dan akuntabilitas," tegasnya.Dalam kesempatan itu, Mangapul juga mengkritisi kinerja Pemprov Sumut dalam pembangunan infrastruktur. Ia menyatakan, alasan ketidaksiapan teknis seperti persoalan lahan, perizinan, dan administrasi pengadaan yang disebut sebagai penyebab keterlambatan pembangunan, merupakan hal yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal.“Kami berpandangan bahwa alasan tersebut tidak masuk akal. Setiap pembangunan infrastruktur wajib didahului dengan persiapan matang, baik secara teknis maupun administratif,” ujarnya dengan nada tegas.Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti masih adanya persoalan di sektor pendidikan, perkebunan, dan peternakan yang dinilai belum tertangani secara maksimal. Mangapul menegaskan pentingnya pemetaan kebutuhan infrastruktur pendidikan yang merata dan berkeadilan.“Kami mendukung pemetaan kebutuhan infrastruktur pendidikan. Kebijakan di sektor ini harus mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta diprioritaskan di daerah-daerah yang masih sulit menjangkau akses pendidikan. Tentu tetap mengacu pada standar pelaksanaan pendidikan yang berlaku,” tambahnya.Fraksi PDI Perjuangan berharap pemerintah daerah terus memperbaiki sistem pengelolaan anggaran dan pembangunan agar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sumut. (R)
Editor
: Dirgahayu Ginting