Medan (buseronline.com) - Kesetaraan perolehan anggaran pendidikan harus segera dievaluasi secara mendalam oleh Pemerintah Indonesia. Pasalnya, institusi pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag) diketahui kesulitan memperoleh akses bantuan pendidikan yang layak dari negara.Diketahui, anggaran pendidikan tahun 2024 yang diperoleh Kemenag sebanyak Rp35 triliun. Angka tersebut dinilai belum proposional untuk operasional pendidikan. Sebab itu, Komisi VIII DPR RI sepakat memprioritaskan asas kesetaraan dalam pembagian alokasi dari anggaran pendidikan.Pernyataan ini disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII My Esti Wijayati dalam agenda Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumut. Ia pun menjabarkan ketimpangan bantuan pendidikan yang dialami oleh Kemenag."Di Kemenag itu tidak ada (bantuan pendidikan) dari DAK maupun tidak ada APBD dari kabupaten, kota dan provinsi. Sementara, Kemendikbud selain anggaran dari Kemendikbud sendiri, masih ditopang oleh anggaran dari DAK dan APBD provinsi. Jadi, saya kira memang ketimpangannya terlalu tinggi," terang Esti.Di sisi lain, Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu sudah menyampaikan kritik tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto dan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Ia menekankan agar negara turut hadir memberikan bantuan pendidikan secara proposional kepada sekolah-sekolah yang dikelola oleh Kemenag."APBN pasti akan dianggarkan 20 persen untuk pendidikan. Itu pasti tapi setengah anggaran pendidikan besar DAK, perlu ada kebijakan disitu supaya Kemenag bisa mendapatkan akses untuk dapat bantuan pendidikan," terangnya.Terakhir, Esti menyampaikan Komisi VIII DPR akan konsisten memperjuangkan agar anggaran pendidikan tahun 2025 di Kemenag naik signifikan. Oleh karena itu, dirinya berharap seluruh stateholder pendidikan di Kemenag memberikan dukungan penuh."Kami mendorong stakeholder terkait memberikan kajian anggaran yang komprehensif jadi kami punya argumentasi kuat untuk memberikan rekomendasi (kenaikan anggaran) pada saat rapat Badan Anggaran (DPR RI) nanti," tutur Esti. (R)
Editor
: GY Simanjuntak MSi