Bali (buseronline.com) - Pemerintah
Indonesia terus berupaya memenuhi komitmen aksi perubahan iklim. Dalam hal ini, pemerintah menjalankan komitmennya dengan mekanisme pasar maupun non mekanisme pasar.“Indonesia telah mengeluarkan kebijakan fiskal untuk mendukung aksi perubahan iklim seperti memberikan insentif pajak, tax holiday, dan penghapusan PPN serta bea masuk untuk aksi yang terkait energy sector renewable dan retirement of the coal (pembatasan penggunaan batu bara),” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati dalam Seminar on Financing Transition in ASEAN yang diselenggarakan di Bali.Indonesia sangat memahami bahwa setiap kebutuhan pendanaan iklim membutuhkan sebuah framework yang dapat dijadikan rujukan bagi seluruh pihak. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia telah menyusun dokumen taksonomi hijau sebagai dasar pedoman investasi hijau.Taksonomi hijau tersebut dapat menjadi benchmark bagi negara lainnya sebagai bagian dari aksi konkrit untuk menurunkan emisi. Taksonomi hijau Indonesia ini juga sejalan dengan The ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance (ATSF) Versi 2 yang telah diluncurkan pada bulan Maret 2023.ATSF Versi 2 dapat mengakomodasi kebutuhan asesmen yang lebih menyeluruh terkait “bagaimana dan dimana” kontribusi program coal phasing out untuk ditempatkan sebagai upaya dekarbonisasi dalam mendukung Paris Agreement.Ia menyampaikan bahwa aktivitas yang menghasilkan emisi merupakan isu lintas batas, sehingga implementasi untuk pasar karbon memiliki kompleksitas tersendiri diantaranya terkait yurisdiksi, klaim, dan pihak negara yang berhak mendapatkan penerimaan.Indonesia menyambut baik dukungan internasional berupa dukungan teknis, pinjaman, maupun hibah dalam pengembangannya.Dalam kesempatan yang sama, Deputi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Singapura Lawrence Wong dan Menteri Keuangan Thailand Arkhom Termpittayapaisith juga menyampaikan hal senada.Lawrence Wong mengatakan bahwa mengingat terdapat berbagai building blocks untuk taksonomi di dunia, idealnya taksonomi ASEAN dapat terhubung, selaras, dan konvergen satu sama lain dengan standar internasional.Sementara itu, Arkhom menyatakan penting untuk membentuk platform dan meningkatkan kolaborasi negara-negara di dunia termasuk di kawasan ASEAN, mengingat perubahan iklim dan aktivitas terkait emisi merupakan isu lintas batas.