Jakarta (buseronline.com) - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginstruksikan jajarannya agar melakukan stabilisasi harga beras yang saat ini mengalami kenaikan.Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Perum Bulog didorong untuk segera mempercepat pendistribusian beras dengan stok yang tersedia melalui operasi pasar guna menstabilkan harga komoditas tersebut."Mudah-mudahan Kepala Bulog dan kita semua akan membanjiri dengan stok yang ada. Dengan demikian mudah-mudahan dalam waktu dekat ini harga sudah bisa kembali turun," ujar Menteri Zulkifli dalam keterangannya seusai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta.Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 315 ribu ton sudah siap didistribusikan untuk operasi pasar hingga bulan Maret."Bapak Presiden perintahkan langsung kepada kami bertiga untuk stabilisasi harga beras, kemudian stok
Bulog hari ini ada sekitar 300 ribu ton ini harap segera disalurkan. Kemudian Pasar Induk Cipinang yang hari ini 13 ribu ton harus di-_top up_ sampai 30 ribu ton," ucapnya.Selanjutnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menuturkan bahwa stok CBP tersebut berasal dari penyerapan dalam negeri maupun beras impor premium.Dirut Budi menekankan bahwa beras impor premium yang didistribusikan dijual seharga Rp8.300 per kilogram."Nanti yang kita turunkan ini adalah beras-beras termasuk beras impor yang kualitasnya premium. Tetapi kita tetap menjualnya Rp8.300. Jadi nanti teman-teman juga ikut mengawasi kalau ada yang mahal itu berarti ada permainan di sini. Beras ini beras premium bukan beras medium, kita jualnya Rp8.300 jadi harusnya nggak ada lagi pesaingnya, karena beras ini yang terbaik selama ini," ujarnya.Mekanismenya, pihaknya sudah bekerja sama Satgas Pangan nanti dari Food Station. "Dari beberapa nanti kita ikut mengawasi bareng-bareng," ungkapnya.Budi menyampaikan bahwa Perum Bulog sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan pihak lainnya untuk mencegah terjadinya penimbunan stok beras impor saat operasi pasar.