Medan (buseronline.com) - Dinamika politik nasional terkait mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) menjadi perhatian publik.
Tokoh Pemuda Karo, Leo Bastari Bukit SSos MIKom menilai persoalan tersebut harus disikapi secara bijaksana dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik maupun kekuasaan.
Leo menyampaikan bahwa pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Gibran masih muda dan memiliki masa depan panjang, serta pandangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bahwa jabatan hanyalah sementara, merupakan dua hal yang perlu direnungkan dalam melihat dinamika kepemimpinan nasional.
"Kalau kita melihat pernyataan Pak Prabowo bahwa Gibran masih muda dan masa depannya panjang, kemudian Pak Jokowi mengatakan jabatan itu sementara, saya menilai ada pesan penting di dalamnya. Jabatan bukanlah tujuan akhir dalam kehidupan politik. Jabatan adalah amanah dan pengabdian kepada rakyat," ujar Leo, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, seseorang tidak boleh hanya diukur dari jabatan yang sedang disandangnya. Pengabdian, rekam jejak, integritas, serta kontribusi nyata bagi masyarakat jauh lebih penting daripada sekadar mempertahankan posisi kekuasaan.
Leo juga menilai, apabila pengunduran diri Gibran benar-benar menjadi keputusan politik dan telah melalui mekanisme konstitusional, maka seluruh pihak harus menghormati proses tersebut.
"Jangan sampai kita terjebak pada persoalan siapa yang menduduki jabatan. Yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana negara ini tetap berjalan, bagaimana rakyat mendapatkan kesejahteraan, dan bagaimana pemimpin benar-benar hadir menjawab persoalan masyarakat," tegasnya.
Terkait langkah Presiden Prabowo Subianto yang disebut akan bertemu dengan partai-partai koalisi sebelum menentukan dua nama calon pengganti Gibran, Leo berpandangan bahwa komunikasi politik merupakan hal yang wajar dalam sistem pemerintahan demokrasi.
Namun, ia mengingatkan agar proses pembahasan tersebut tidak hanya didominasi kepentingan dan kompromi politik antar kelompok.
"Presiden Prabowo tentu memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Pertemuan dengan partai koalisi boleh saja dilakukan, tetapi keputusan yang diambil harus tetap berorientasi pada kepentingan negara, bukan semata-mata kepentingan kelompok atau pembagian kekuasaan," ungkapnya.
Leo menambahkan, sosok yang nantinya dipertimbangkan dalam proses pergantian kepemimpinan harus memiliki kapasitas, integritas, pengalaman, serta kemampuan menjaga persatuan nasional.
Menurutnya, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi politik, melainkan tanggung jawab konstitusional yang membutuhkan komitmen kuat untuk mendampingi Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Lebih jauh, Leo mengingatkan bahwa perjalanan politik seseorang tidak berhenti ketika tidak lagi menduduki jabatan tertentu. Gibran yang masih berusia relatif muda tentu masih memiliki kesempatan untuk berkontribusi bagi bangsa melalui berbagai bidang pengabdian.
"Politik itu dinamis. Hari ini seseorang berada di puncak kekuasaan, tetapi belum tentu selamanya berada di posisi tersebut. Karena itu, jangan menjadikan jabatan sebagai segala-galanya. Sejarah akan lebih mengingat apa yang sudah diperbuat seseorang untuk rakyat daripada berapa lama dia menduduki sebuah jabatan," tuturnya.
Tokoh Pemuda Karo tersebut berharap dinamika politik nasional tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga suasana kondusif, menghormati konstitusi, serta memberikan ruang kepada pemerintah untuk menjalankan proses kenegaraan sesuai aturan yang berlaku.
"Indonesia membutuhkan ketenangan, kepemimpinan yang kuat, dan persatuan. Jangan sampai rakyat terus-menerus disuguhkan pertarungan kepentingan politik, sementara persoalan ekonomi, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat masih membutuhkan perhatian serius," pungkas Leo. (R)