Bogor (buseronline.com) - Sebanyak 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menemui Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dalam pertemuan tersebut, para purnawirawan Polri menyampaikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo dalam menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat serta mengawal penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan.
Dukungan itu disampaikan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri. Ia menegaskan bahwa PP Polri mendukung pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan untuk kepentingan masyarakat.
"Jenderal Bambang Hendarso selaku Ketua Umum Purnawirawan Polri menyampaikan dukungan penuh PP Polri kepada pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakan untuk rakyat dan mengawal penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku," demikian keterangan yang disampaikan kepada media.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan para mantan Kapolri tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.
Selain menyampaikan dukungan, pertemuan itu juga menjadi ajang bertukar pandangan mengenai berbagai persoalan yang berkembang, khususnya terkait kondisi dan pembenahan internal institusi Polri.
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir yakni Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo, Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Da'i Bachtiar, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, serta Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi para tokoh senior Polri untuk memberikan masukan dan pandangan kepada pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.
Para purnawirawan Polri juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang berlandaskan Pancasila dan peraturan perundang-undangan demi kepentingan bangsa dan negara. (DKI1)