Jakarta (buseronline.com) - Presiden RI Ir H Joko Widodo menyampaikan Kementerian Luar Negeri RI sudah berkomunikasi dengan otoritas Myanmar agar 20 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) segera dipulangkan.Presiden Jokowi mengatakan para WNI itu tertipu dibawa ke daerah konflik."Kementerian Luar Negeri sedang berkomunikasi dengan Myanmar agar WNI kita yang ada di sana bisa dipulangkan. Ini kan penipuan, dibawa ke tempat yang tidak diinginkan mereka," ujar Presiden Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat.Presiden Jokowi mengatakan langkah-langkah evakuasi sudah diupayakan Menlu RI Retno LP Marsudi. Presiden Jokowi berharap para WNI itu segera pulang ke Tanah Air.Sebelumnya,
Bareskrim Polri menyebut 20 WNI yang menjadi korban TPPO dikirim ke Myanmar secara ilegal. Sebab, mereka tidak terdata dalam lalu lintas Myanmar."Sebanyak 20 WNI tersebut tidak tercatat dalam lalu lintas imigrasi Myanmar. Sehingga diduga masuk Myanmar secara ilegal," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro dalam keterangannya di Jakarta.Untuk diketahui, dalam mengusut kasus ini, Bareskrim telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI. Dir Tipidum Bareskrim menyatakan para korban berada di wilayah daerah konflik."Mereka dideteksi berada di Myawaddy, daerah konflik bersenjata antara militer Myanmar (Tat Ma Daw) dengan pemberontak Karen," ujar Brigjen Djuhandani.Karena itu, pemerintah Myanmar belum dapat menindaklanjuti pengaduan dari pemerintah Indonesia melalui KBRI Yangon."Otoritas Myanmar tidak dapat memasuki wilayah Myawaddy karena lokasi tersebut dikuasai oleh pemberontak," jelas Dir Tipidum Bareskrim Polri tersebut.Kendati begitu, Brigjen Djuhandani menyatakan pemerintah RI masih terus berkoordinasi guna membantu para WNI.“Kemlu telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari cara agar dapat membantu para WNI tersebut," ungkapnya.Di antaranya sudah berkoordinasi dengan Regional Support Office Bali Process di Bangkok; berkoordinasi dengan IOM; berkoordinasi dengan International Justice Mission (IJM).