Tarutung (buseronline.com) - Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) kembali menorehkan capaian di tingkat nasional. Daerah ini terpilih sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang menjadi lokasi perluasan proyek uji coba (piloting) Digitalisasi Bantuan Sosial.
Sebagai tindak lanjut program tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Training of Trainers (ToT) Digitalisasi Bantuan Sosial bagi agen dan pendamping di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Jumat (22/5/2026).
Kegiatan ini merupakan lanjutan dari agenda yang telah dimulai sehari sebelumnya, Kamis (21/5/2026), melalui sosialisasi dan Bimtek Digitalisasi Bantuan Sosial yang dibuka Wakil Bupati Tapanuli Utara Deni Parlindungan Lumbantoruan didampingi Sekretaris Daerah Henry MM Sitompul.
Agenda berskala nasional itu secara resmi dibuka oleh Bupati Tapanuli Utara yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Satya Dharma Nababan. Turut hadir Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Ditjen Dukcapil Kemendagri R Agus Irawan, Kasubdit Monev dan Dokumentasi Ditjen Dukcapil Mohammad Priyono, perwakilan Kementerian Sosial RI, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), serta perwakilan Bank Indonesia.
Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tapanuli Utara Rafles Sergius Gultom dalam laporannya menyampaikan, kegiatan Bimtek dilaksanakan dalam dua sesi guna mengakomodasi 510 peserta dari 15 kecamatan se-Taput. "Peserta terdiri dari 251 operator SIKS-NG, 124 petugas PPKB, 78 pekerja sosial masyarakat, 35 pendamping PKH, 14 pendamping TKSK, dan 8 ASN Dinas Sosial PPPA," ujarnya.
Ia menambahkan, program ini merujuk pada keberhasilan uji coba digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi yang dinilai berhasil menciptakan tata kelola jaminan sosial berbasis digital yang transparan dan akuntabel.
Dalam arahannya, R. Agus Irawan menegaskan pentingnya optimalisasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mendukung pelayanan perlindungan sosial sekaligus mempermudah layanan administrasi kependudukan.
"Bapak dan Ibu adalah agen. Suksesnya misi transformasi digital ini berada di pundak Anda sekalian. Manfaatkan IKD untuk mempermudah masyarakat bertransaksi dokumen catatan sipil secara langsung via smartphone tanpa perlu antre ke Dinas Dukcapil," katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan data dan penggunaan perangkat digital secara bijak guna menghindari ancaman serangan siber.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Sosial RI menyebut keberadaan 510 agen di Tapanuli Utara akan menjadi ujung tombak integrasi data di lapangan agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran.
Digitalisasi verifikasi dan validasi data diyakini mampu meminimalkan potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan seperti PKH, sembako, maupun bantuan sosial lainnya.
Perwakilan KPTDP Samuel Tampubolon turut mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung transformasi digital nasional.
Menurutnya, dipilihnya Tapanuli Utara sebagai daerah percontohan menunjukkan kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan koordinasi pemerintahan daerah dalam menghadapi era digitalisasi layanan publik. (Galung)