Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Komisi Pemberantasan Korupsi resmi meluncurkan Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi Tahun 2026 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin.
Dilansir dari laman Kemendikdasmen, peluncuran tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, serta kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota secara luring maupun daring.
Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pendidikan karakter dan budaya integritas sejak dini.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan pendidikan antikorupsi merupakan bagian penting dalam membangun karakter dan peradaban bangsa yang berlandaskan nilai Pancasila dan akhlak mulia.
"Pendidikan pada hakikatnya adalah proses membangun karakter dan peradaban bangsa. Karena itu, seluruh pengetahuan dan keterampilan yang diterima murid harus bermuara pada pembentukan karakter dan penguatan integritas," ujar Mu'ti.
Menurutnya, pendidikan antikorupsi tidak hanya memberikan pemahaman mengenai aspek hukum dan teori, tetapi juga menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sebagai karakter utama peserta didik.
Ia menjelaskan, Kemendikdasmen terus memperkuat pendidikan karakter melalui pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning), di mana seluruh mata pelajaran memiliki muatan pendidikan nilai.
Selain melalui kurikulum, Kemendikdasmen juga memperkuat hidden curriculum dengan menciptakan budaya sekolah dan tata kelola pendidikan yang mencerminkan nilai integritas dan kejujuran.
"Kami berusaha menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung terbentuknya pribadi yang jujur dan berintegritas. Sekolah harus menjadi model kehidupan yang jauh dari praktik korupsi," tegasnya.
Mu'ti juga menekankan pentingnya sinergi empat pusat pendidikan, yakni sekolah, keluarga, masyarakat, dan media dalam membangun budaya antikorupsi. Ia mengakui masih terdapat praktik di lingkungan pendidikan yang kontraproduktif terhadap nilai yang diajarkan kepada murid.
Karena itu, Kemendikdasmen terus melakukan pembenahan melalui berbagai kebijakan, termasuk penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang menekankan nilai kejujuran dan sistem penerimaan murid baru yang mengedepankan prinsip keadilan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mengatakan, peluncuran panduan tersebut merupakan tindak lanjut komitmen lintas kementerian dan lembaga dalam memperkuat pendidikan antikorupsi nasional.
"Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat reformasi hukum dan birokrasi serta pencegahan korupsi secara sistemik sebagaimana visi Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo," katanya.
Akhmad mengungkapkan, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2025 berada pada skor 34 dari 100 dan menempatkan Indonesia di peringkat 109 dari 182 negara. Selain itu, sepanjang 2025-2026 tercatat sejumlah operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah.
"Ini menjadi alarm keras bagi kita semua. Penegakan hukum saja tidak cukup jika tidak menyentuh akar persoalan. Karena itu, pendidikan antikorupsi menjadi fondasi pembentukan karakter dan integritas generasi masa depan," ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk segera menyusun regulasi turunan dan mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler di sekolah.