Jakarta (buseronline.com) - STIK Lemdiklat Polri menggelar Seminar Sekolah bertema "UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri yang Presisi" di Auditorium Mutiara, Senin.
Dilansir dari laman Humas Polri, kegiatan ini menjadi forum dialog strategis yang mempertemukan pemangku kebijakan, akademisi, dan praktisi guna memperkuat arah kebijakan pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia Polri.
Seminar tersebut menekankan pentingnya transformasi pendidikan kepolisian agar mampu menjawab dinamika global, perkembangan teknologi, serta kompleksitas tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dosen Kepolisian Utama TK I STIK Lemdiklat Polri, Komjen Pol (Purn) Chryshnanda Dwilaksana menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi masa depan Polri sekaligus cerminan peradaban bangsa.
Menurutnya, dalam negara yang beradab, supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, transparansi, dan akuntabilitas menjadi pilar utama.
"Polisi adalah refleksi peradaban bangsa. Dalam negara yang beradab, supremasi hukum, perlindungan HAM, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pengembangan ilmu kepolisian harus bersifat lintas disiplin, adaptif, dan mampu menjawab perubahan zaman. Pendidikan kepolisian, lanjutnya, harus melahirkan insan Polri yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern.
Chryshnanda juga menyoroti pentingnya transformasi pemolisian di era digital. Menurutnya, praktik kepolisian perlu berkembang ke arah electronic policing dan forensic policing guna menghadapi tantangan kejahatan modern.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menekankan urgensi percepatan reformasi Polri secara holistik, termasuk melalui penguatan kurikulum pendidikan dan pemanfaatan teknologi.
"Kita mendorong percepatan reformasi Polri, termasuk perbaikan kurikulum pendidikan dan penguatan pendidikan hak asasi manusia serta pemanfaatan teknologi," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa DPR mempertahankan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai bagian dari upaya reformasi institusi. Selain itu, Habiburokhman menyoroti fenomena no viral no justice sebagai konsekuensi dari keterbukaan informasi di era digital.
"Fenomena itu wajar di era teknologi. Yang penting, ketika ada ketidakadilan yang viral, aparat merespons dan mencari solusi," ujarnya.
Menurutnya, keterbukaan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. "Sejelek apa pun yang terjadi, kalau terbuka rakyat masih bisa memberi ruang kepercayaan. Senjata kita satu-satunya adalah keterbukaan," tambahnya.
Seminar ini diharapkan menjadi ruang sinergi lintas sektor dalam merumuskan rekomendasi strategis terkait penguatan pendidikan, manajemen SDM, serta reformasi birokrasi Polri, guna menyiapkan personel yang adaptif, profesional, dan berintegritas di masa depan. (R)