Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyosialisasikan kebijakan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2026 melalui webinar nasional bertema "Meningkatkan Layanan, Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua."
Dilansir dari laman Kemendikdasmen, kegiatan ini digelar untuk menyamakan pemahaman antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan agar implementasi BOSP berjalan tertib, akuntabel, dan berdampak langsung bagi peserta didik.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto menegaskan bahwa Dana BOSP 2026 tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan serta meningkatkan kualitas pembelajaran.
Baca Juga: Kemendikdasmen Genjot Sertifikasi Kompetensi dan Bahasa Asing untuk Siswa SMK
Kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan satuan pendidikan, masukan pemerintah daerah, serta dinamika di lapangan. Pada tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan Dana BOSP sebesar Rp59 triliun melalui tiga skema, yakni Reguler, Kinerja, dan Afirmasi.
Fokus utama kebijakan diarahkan pada penguatan layanan dasar pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, serta perluasan keberpihakan bagi daerah khusus.
Dalam skema BOSP Reguler, dilakukan penyesuaian penggunaan dana untuk buku dan honor, penguatan pembelajaran melalui pemanfaatan papan interaktif digital, serta fleksibilitas bagi wilayah terdampak bencana.
Selain itu, diatur pula pemanfaatan sisa dana pada sekolah hasil merger. BOSP Kinerja difokuskan pada penguatan literasi, numerasi, digitalisasi pembelajaran, dan tata kelola satuan pendidikan.
Sementara BOSP Afirmasi diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan di daerah khusus, termasuk dukungan transportasi murid dan guru, sanitasi, serta penyediaan air bersih.