Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menghadirkan terobosan baru dalam rangkaian Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 melalui pameran pendidikan yang menampilkan simulasi langsung berbagai kebijakan. Para pemangku kepentingan kini dapat mengakses sekaligus mencoba implementasi program secara interaktif.
Pameran yang mengusung tema “Memperkuat Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” itu digelar selama tiga hari, 9–11 Februari 2026, di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendikdasmen. Kegiatan ini menghadirkan 24 stan pameran, gerai layanan terpadu, serta melibatkan sekitar 900 peserta dari seluruh Indonesia.
Dilansir dari laman Kemendikdasmen, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menegaskan, pameran tidak sekadar memamerkan capaian program, melainkan menjadi ruang pembelajaran kebijakan yang konkret dan partisipatif.
“Sudah banyak hal yang dicapai pemerintah dalam satu tahun terakhir. Yang baik perlu ditunjukkan, tetapi yang lebih penting adalah dapat dicoba langsung oleh para pemangku kepentingan pendidikan,” ujar Fajar.
Menurutnya, pendekatan simulatif memberi kesempatan kepada guru, dinas pendidikan, dan mitra untuk memahami kebijakan secara lebih utuh sebelum diterapkan di daerah masing-masing.
Salah satu daya tarik utama pameran adalah dua simulasi interaktif kebijakan pendidikan. Pertama, Simulasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang diselenggarakan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP). Melalui platform Ayo Coba TKA, peserta dapat mencoba langsung contoh asesmen yang akan diterapkan pada April 2026.
Perwakilan BSKAP, Fajri Ansari Kistiawan, menjelaskan bahwa TKA bukan penentu kelulusan, melainkan alat ukur kemampuan murid untuk evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran.
“TKA bukan penentu kelulusan, melainkan alat ukur kemampuan murid untuk evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran,” jelasnya.
Simulasi tersebut menampilkan beragam tipe soal, mulai dari pilihan ganda hingga pilihan ganda kompleks. Salah satu peserta, Umi Kulsum dari Balai Bahasa Provinsi Riau, mengaku terbantu karena mendapat gambaran teknis pelaksanaan asesmen secara nyata.
Selain itu, Direktorat SMP menghadirkan Simulasi Digitalisasi Pembelajaran melalui rekonstruksi ruang kelas berbasis teknologi. Kelas percontohan dilengkapi Papan Interaktif Digital (Interactive Flat Panel/IFP), pemanfaatan platform Rumah Belajar, laboratorium maya, hingga evaluasi berbasis gim interaktif.
Guru SMP Negeri 5 Cilegon, Nia Hanifah, menekankan bahwa teknologi berperan sebagai pendukung, bukan pengganti peran guru.
“IFP bukan faktor utama. Guru tetap kunci pembelajaran. Namun dengan kreativitas guru dan dukungan platform pemerintah, pembelajaran bisa menjadi jauh lebih bermakna,” katanya.
Simulasi tersebut juga memperkenalkan pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial melalui Blockly Games guna melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah siswa.
Tak hanya itu, pameran turut menghadirkan tiga gerai layanan terpadu, yakni Unit Layanan Terpadu (ULT), Layanan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), serta informasi Sekolah Unggul Garuda. Gerai ini memberikan konsultasi langsung terkait pengaduan, Pendidikan Profesi Guru (PPG), status P3K, peningkatan kualifikasi akademik, hingga program pengembangan sekolah.
Vika Cahyawati dari ULT mengatakan layanan tersebut bertujuan mendekatkan kanal konsultasi kepada masyarakat pendidikan. Sementara itu, gerai GTK menjadi salah satu yang paling ramai dikunjungi peserta.
Pengunjung dari Taman Baca Masyarakat Alam Riang, Jombang, Zaki Hanin Nafillah, menilai informasi Sekolah Unggul Garuda sangat bermanfaat bagi komunitas pendidikan di daerah.
“Informasi ini sangat dibutuhkan, terutama bagi anak-anak di desa yang akses pendidikannya masih terbatas,” ujarnya.
Konsolnas 2026 sendiri diikuti berbagai unsur strategis, mulai dari pimpinan Komisi X DPR RI, Komite III DPD RI, enam menteri dan kepala lembaga, 76 kepala dinas pendidikan provinsi, hingga 514 kepala dinas kabupaten/kota, serta organisasi profesi dan mitra pembangunan.
Selama kegiatan, peserta mengikuti sidang sembilan komisi yang membahas isu-isu strategis, seperti wajib belajar 13 tahun, digitalisasi pembelajaran, evaluasi TKA, hingga penguatan koding dan kecerdasan artifisial.
Melalui kegiatan ini, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya menyelaraskan kebijakan pendidikan nasional dengan kebutuhan daerah, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra pembangunan demi terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua. (R)