Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/u522261782/domains/buseronline.com/public_html/amp/fungsi.php on line 192

Densus 88 Polri Dorong Kemandirian Pesantren Melalui Program Pemberdayaan di Boyolali

GY Simanjuntak MSi - Kamis, 05 Februari 2026 09:06 WIB
Personel Densus 88 Antiteror Polri bersama Forkopimda, pengasuh, dan ratusan santri mengikuti kegiatan Seminar dan Peningkatan Kemampuan Menuju Ponpes Darusy Syahadah Berkelanjutan di Pondok Pesantren Darusy Syahadah, Boyolali. (Dok/Humas Polri)

Boyolali (buseronline.com) - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melalui Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) Jawa Tengah menggelar program pemberdayaan berupa seminar dan pelatihan peningkatan kemampuan di Pondok Pesantren (Ponpes) Darusy Syahadah, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Kegiatan yang berlangsung hingga Kamis (5/2/2026) ini bertujuan memperkuat kemandirian pesantren dan santri secara berkelanjutan.

Program ini menjadi bagian dari pendekatan pencegahan berbasis pemberdayaan (soft approach) yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia serta pengembangan ekonomi produktif bagi santri dan pengelola pesantren.

Kasatgaswil Jawa Tengah Densus 88 Polri, Kombes Pol Choirul Anam, menegaskan kehadiran negara di lingkungan pesantren tidak semata-mata berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat.

“Kegiatan ini bertujuan membekali santri dan pengelola pesantren dengan keterampilan praktis yang dapat menunjang kemandirian. Bekal mereka tidak hanya ilmu agama, tetapi juga keahlian yang relevan dengan kebutuhan dan peluang ekonomi,” ujar Choirul Anam.

Dalam pelaksanaannya, dilansir dari laman Humas Polri, Densus 88 menggandeng Kementerian Pertanian serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sejumlah pelatihan kewirausahaan diberikan, di antaranya penanaman dan pengolahan kopi, pelatihan barista, pangkas rambut (barbershop), serta manajemen peternakan kambing perah.

Menurut Choirul Anam, program tersebut dirancang berkelanjutan guna memperkuat ketahanan sosial masyarakat, menciptakan lingkungan yang inklusif, serta mendorong eks narapidana terorisme agar kembali berperan produktif di tengah masyarakat.

“Harapannya, pesantren dan para santri dapat mandiri secara ekonomi, sekaligus memperkuat nilai kebangsaan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat,” tambahnya.

Pimpinan Ponpes Darusy Syahadah, Ustadz Qosdi Ridwanullah, menyambut positif kegiatan tersebut. Ia menilai pelatihan yang diberikan sangat relevan dengan kebutuhan pesantren dalam mengembangkan unit usaha dan menjaga keberlanjutan operasional lembaga.

“Antusiasme guru dan santri sangat tinggi. Pelatihan ini memberi pengetahuan praktis yang bisa langsung dikembangkan. Ini sangat membantu upaya kami dalam membangun kemandirian pesantren,” ujarnya.

Saat ini, Ponpes Darusy Syahadah membina lebih dari 300 anak yatim dan dhuafa yang seluruh kebutuhan pendidikan serta kesehariannya ditanggung oleh pesantren. Karena itu, penguatan unit usaha menjadi salah satu strategi penting untuk menopang pembiayaan pendidikan dan pembinaan sosial di lingkungan pesantren.

Melalui program pemberdayaan ini, Ponpes Darusy Syahadah diharapkan dapat menjadi contoh pesantren mandiri secara ekonomi sekaligus berkontribusi dalam penguatan moderasi beragama dan kebhinekaan di Jawa Tengah. (R)

Editor
: GY Simanjuntak MSi
Sumber
:

Tag:

Berita Terkait

Pendidikan

Presiden Prabowo Komitmen Perkuat Kedaulatan Pangan dan Hentikan Kebocoran Kekayaan Negara

Pendidikan

Prabowo Subianto Tinjau Panen Raya Udang di Kebumen, Warga Sambut Antusias

Pendidikan

KPK Soroti Risiko Korupsi di Sektor Transportasi, Kemenhub Masuk Kategori Rentan SPI 2025

Pendidikan

SAFest 2026 Angkat Sport Tourism Tapanuli Utara, Bupati JTP Ikut Gowes dan Renang di Danau Toba

Pendidikan

Kemendikdasmen Dorong Pemerataan Pendidikan Lewat Digitalisasi Wilayah 3T

Pendidikan

Kementan Pacu Gerakan Tanam Serentak 50 Ribu Hektare di 25 Provinsi