Banyuasin (buseronline.com) - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) terus berupaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi X DPR RI yang dihadiri jajaran Kemdiktisaintek di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.Dalam kegiatan tersebut, Kemdiktisaintek diwakili Sekretaris Jenderal, Togar M Simatupang, yang hadir bersama Komisi X DPR RI untuk berdialog sekaligus melakukan pengawasan pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah di daerah.Kegiatan ini bertujuan memperkuat fungsi penyerapan aspirasi serta pengawasan kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan inovasi, pemuda dan olahraga, perpustakaan, hingga statistik.Pertemuan tersebut turut dihadiri Bupati Banyuasin beserta jajaran pemerintah daerah, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah II, pimpinan perguruan tinggi, pemangku kepentingan pendidikan, tokoh budaya, organisasi kepemudaan, serta perwakilan lembaga riset dan statistik.Salah satu agenda utama dalam kegiatan itu adalah penyerahan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada enam mahasiswa dari perguruan tinggi di wilayah Sumatera Selatan. Penyerahan dilakukan secara simbolis sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Togar M Simatupang, menyampaikan bahwa persoalan akses pendidikan masih menjadi tantangan besar secara nasional, termasuk di Kabupaten Banyuasin.“Kita harus bersama-sama membangkitkan minat belajar generasi muda dan memastikan akses mereka ke pendidikan tinggi semakin terbuka,” ujar Togar.Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi strategis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.“Kami mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan perguruan tinggi, termasuk kerja sama antara SMA/SMK dengan politeknik. Ini penting untuk pengembangan teaching factory, pembinaan guru, serta penyediaan fasilitas praktik yang relevan dengan kebutuhan industri dan potensi lokal,” jelasnya.Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi sambutan Pemerintah Kabupaten Banyuasin serta menegaskan komitmen DPR RI dalam mengawal aspirasi daerah.“Kami melihat potensi besar yang dimiliki Banyuasin, namun juga tantangan nyata yang membutuhkan dukungan kebijakan. Setiap masukan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan akan kami bawa dalam penyempurnaan regulasi serta penguatan program pendidikan, vokasi, dan riset agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Hetifah.Sementara itu, Bupati Banyuasin, Askolani, menyampaikan harapannya atas perhatian yang diberikan pemerintah pusat dan DPR RI terhadap sektor pendidikan di daerahnya.“Dengan kondisi wilayah yang luas dan banyak daerah perairan yang sulit dijangkau, kami sangat membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk pemerataan infrastruktur pendidikan, peningkatan layanan sekolah, serta pemenuhan tenaga pendidik agar Banyuasin dapat sejajar dengan daerah lain di Indonesia,” ungkap Askolani.Selama kunjungan kerja, rombongan mengikuti sejumlah agenda, di antaranya dialog bersama Pemerintah Kabupaten Banyuasin, pertemuan dengan LLDikti Wilayah II dan perguruan tinggi, serta kunjungan lapangan ke SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin III untuk meninjau sarana dan prasarana pendidikan.Rombongan juga melakukan ramah tamah dengan Politeknik Negeri Sriwijaya guna memperkuat pengembangan pendidikan vokasi. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Politeknik Negeri Sriwijaya dan SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin III sebagai langkah konkret mendorong kolaborasi vokasi, pengembangan teaching factory, serta penyelarasan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan industri dan potensi daerah.Melalui kegiatan ini, Kemdiktisaintek menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem pendidikan tinggi berbasis riset dan inovasi, meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan kebijakan pendidikan tinggi selaras dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional. (R)
Editor
: GY Simanjuntak MSi