Yogyakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pendidikan antikorupsi sebagai poros utama strategi pencegahan korupsi melalui peluncuran Pembelajaran Integritas berbasis e-Learning yang menargetkan lebih dari 5 juta aparatur sipil negara (ASN).Inisiatif ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat literasi publik dan membangun ekosistem integritas yang berkelanjutan, sejalan dengan rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025.Peluncuran tersebut dilaksanakan di Ruang Sultan Agung, Museum Benteng Vredeburg, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin. Agenda ini menandai pergeseran metode pendidikan antikorupsi dari pendekatan konvensional menuju platform pembelajaran digital yang lebih adaptif dan menjangkau luas.Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, pembelajaran digital terintegrasi menjadi inovasi penting untuk memperluas jangkauan pendidikan integritas, khususnya bagi ASN di berbagai instansi pusat dan daerah.“Pembelajaran Antikorupsi Digital Terintegrasi atau PRAKTISI menjadi inovasi KPK sebagai kerangka pembelajaran digital yang menghubungkan kanal edukasi mulai dari media sosial, website, hingga Learning Management System (LMS),” ujar Setyo.Menurutnya, peningkatan kapasitas ASN merupakan pilar strategis dalam upaya pencegahan korupsi. Birokrasi yang memahami dan menjunjung nilai-nilai integritas diyakini menjadi kunci keberlanjutan reformasi tata kelola pemerintahan.Melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, KPK terus mengembangkan metode pembelajaran yang lebih interaktif, inklusif, dan mudah diakses. Momentum Hakordia 2025 juga diwarnai dengan pelaksanaan “Sula Pendidikan”, forum kolaborasi yang bertujuan memperkuat integritas dan profesionalisme ASN sebagai ujung tombak pelayanan publik.“Langkah ini sejalan dengan semangat Hakordia 2025 yang mengusung tema ‘Satukan Aksi, Basmi Korupsi!’ serta memperkuat integritas birokrasi melalui pembelajaran berkelanjutan bagi ASN,” tegas Setyo.Penguatan integritas aparatur negara ini, lanjut Setyo, sejalan dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, yang menempatkan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama.KPK juga mengadopsi hasil benchmarking dari sejumlah negara dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tinggi seperti Korea Selatan, Finlandia, Hong Kong, dan Denmark, yang konsisten menanamkan budaya integritas melalui pendidikan aparatur secara sistematis.Setyo menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan investasi jangka panjang. Dampaknya tidak bisa diraih secara instan, namun menjadi fondasi kuat bagi keberhasilan pencegahan korupsi yang berkelanjutan.Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menekankan pentingnya penerapan kebijakan pembelajaran integritas yang sistematis dan menyeluruh.“Efektivitas pemberantasan korupsi tidak semata bertumpu pada penindakan, tetapi pada pembentukan karakter dan sistem yang kuat sejak awal,” ujar Wawan.Ia menilai integrasi pendidikan antikorupsi sebagai kurikulum wajib nasional merupakan langkah strategis yang sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) KPK 2025–2029.“KPK harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui pembelajaran digital, kolaborasi lintas sektor, serta pembangunan ekosistem corporate university terintegrasi agar menjadi center of excellence pendidikan antikorupsi,” katanya.Komitmen tersebut diwujudkan melalui peluncuran e-Learning Petty Corruption atau Integrity Rangers, penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan 12 kementerian serta pemerintah daerah, serta pelaksanaan talkshow pemanfaatan teknologi pembelajaran dan workshop teknis oleh Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi.Program pembelajaran digital ini dirancang untuk menjangkau sekitar 5,58 juta ASN, mencakup pimpinan, pejabat administrator, pengawas, pejabat fungsional, PPPK, hingga CPNS. Transformasi digital dipandang sebagai kebutuhan mendesak guna meningkatkan efisiensi, memperluas akses, dan mempercepat penguatan integritas birokrasi.Sebagai bagian dari tahapan implementasi, KPK juga melakukan uji kelayakan modul dan dashboard pelaporan melalui User Acceptance Test (UAT) untuk memastikan kesiapan teknis dan fungsional sebelum diterapkan secara penuh.Dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah tercermin dari kehadiran para pejabat pengampu kebijakan penguatan SDM serta tujuh Sekretaris Daerah (Sekda) dari wilayah piloting.Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Yonathan Demme Tangdilintin, Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN LAN Erna Irawati, Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kemenag RI Muhammad Ali Ramdhani, Kepala BBPK Kemenkes Muhammad Adiwibowo Soedarmo, Kepala PPSDM Kemenhub Ali Fikri, serta Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Digital Bonifasius Wahyu Pujianto. Hadir pula tujuh Sekda dari Provinsi Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kota Yogyakarta, dan Kota Bandung.Melalui rangkaian kegiatan Hakordia 2025 ini, KPK berharap transformasi pendidikan integritas mampu memperkuat karakter ASN dan menjadi fondasi kokoh dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. (R)
Editor
: GY Simanjuntak MSi