Jakarta (buseronline.com) - Menurut World Meteorological Organization (WMO), selama 30 tahun terakhir (1970–2021) tercatat hampir 12.000 kejadian bahaya terkait cuaca, iklim, dan air di seluruh dunia.Sebagian besar di antaranya berupa badai, banjir, dan gelombang panas yang berdampak luas terhadap kehidupan manusia dan perekonomian global. Ironinya, jumlah populasi yang tinggal di wilayah rawan bencana justru terus meningkat.Data World Bank mencatat sekitar 1,81 miliar orang, atau 23% populasi dunia, tinggal di kawasan berisiko tinggi terhadap banjir, sementara jutaan lainnya terpapar risiko kekeringan, badai tropis, dan kenaikan permukaan laut.Kondisi ini menegaskan bahwa tantangan ketahanan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga sosial dan perilaku, bergantung pada kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap perubahan.Kesadaran akan kompleksitas inilah yang mendorong Universitas Pertamina (UPER) menyelenggarakan The 4th International Conference on Contemporary Risk Studies (ICONIC-RS) 2025 bertema “Navigating Global Risk: Advancing Economic Resilience, Environmental Sustainability, and Energy Security,” sebagai wadah kolaborasi lintas disiplin untuk merumuskan strategi adaptif menghadapi risiko global dan memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, serta lingkungan.Dalam sesi panel, Prof Yuri Mansury dari Illinois Institute of Technology, Amerika Serikat, menekankan bahwa ketahanan terhadap bencana berawal dari kemampuan adaptasi masyarakat.“Ketahanan risiko berawal dari kemampuan beradaptasi dengan kondisi yang dinamis. Hal ini dapat diwujudkan melalui diversifikasi mata pencaharian, penerapan metode ramah lingkungan, serta pencegahan pembakaran lahan untuk menjaga keberlanjutan dan keamanan energi,” jelasnya, Selasa (14/10/2025).Melanjutkan pandangan tentang adaptasi sosial, Prof Kenta Kishi dari Akita University, Jepang, menyoroti pentingnya perencanaan tata ruang dan desain arsitektur yang tangguh terhadap bencana.“Wilayah Asia, termasuk Jepang dan Indonesia, memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap gempa dan erupsi. Karena itu, kekuatan bangunan tidak hanya memberi rasa aman, tetapi juga menjadi bagian penting dari mitigasi risiko. Penggunaan bahan ramah lingkungan dan teknologi responsif bencana menjadi langkah menuju arsitektur berkelanjutan,” ujarnya.Dari perspektif ekonomi, Muhammad Rifq, Spesialis Riset Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menjelaskan bahwa ketahanan juga perlu dibangun melalui sistem keuangan yang tangguh.Setelah adaptasi manusia dan ruang fisik, ia menekankan bahwa risiko global tidak hanya bersumber dari bencana alam, tetapi juga dari konflik geopolitik dan gangguan rantai pasok energi yang dapat mengguncang stabilitas ekonomi.“Krisis di satu wilayah dapat memengaruhi sistem keuangan global. Karena itu, penguatan sektor keuangan dan manajemen risiko menjadi fondasi penting menjaga ketahanan ekonomi nasional,” paparnya.Melanjutkan kaitan antara ketahanan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, Gigih Udi Atmo PhD, Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, menegaskan bahwa pengembangan energi baru terbarukan (EBT) merupakan strategi utama menghadapi krisis iklim sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.“Kolaborasi lintas sektor dalam transisi energi dapat mendorong investasi hijau, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan produksi EBT hingga 3.600 GW guna mendukung target net zero emission 2060,” ujarnya.Rangkaian pandangan tersebut menggambarkan satu kesimpulan penting: ketahanan global hanya dapat terwujud melalui pendekatan multidisipliner. Adaptasi sosial, inovasi arsitektur, stabilitas ekonomi, dan transformasi energi harus berjalan beriringan sebagai satu kesatuan sistem.Melalui ICONIC-RS 2025, Universitas Pertamina (UPER) memperkuat perannya sebagai penghubung antara riset akademik, kebijakan publik, dan tindakan nyata dalam menghadapi risiko lingkungan dan ekonomi dunia. (R)
Editor
: GY Simanjuntak MSi