Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat kolaborasi dalam menjawab isu strategis nasional, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dan subspesialis, serta kepastian hukum pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah. Pertemuan tersebut berlangsung di Jakarta, Rabu.Kolaborasi lintas kementerian ini merupakan langkah nyata untuk memastikan kebijakan pendidikan tinggi dan layanan kesehatan berjalan beriringan.Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan sistem kemitraan antar fakultas kedokteran untuk memperluas akses pendidikan dokter spesialis.“Kita menyusun satu sistem baru yaitu program kemitraan, sehingga ada beberapa fakultas kedokteran yang belum memenuhi itu dibantu oleh fakultas kedokteran dari kampus lain. Tetapi kami masih membutuhkan dukungan rumah sakit milik pemerintah daerah sebagai tempat pendidikan tersebut,” ujar Brian.Pemerintah menargetkan penambahan 148 program studi baru untuk spesialis dan subspesialis kedokteran. Langkah ini dilaksanakan melalui pola pembinaan antar fakultas kedokteran serta kemitraan dengan lebih dari 250 rumah sakit milik pemerintah daerah.Dengan model tersebut, selain peningkatan akses, distribusi dokter spesialis diharapkan lebih merata sekaligus memperkuat kualitas layanan kesehatan di daerah.Brian menambahkan, perluasan jejaring rumah sakit pendidikan juga diharapkan dapat menekan biaya pendidikan agar lebih terjangkau, khususnya bagi calon dokter spesialis/subspesialis di daerah.“Kami berharap dan berupaya biaya pendidikan tidak terlalu mahal, apalagi di daerah,” ungkapnya.Selain itu, Kemdiktisaintek bersama Kemendagri juga menyiapkan kebijakan untuk menghapus dasar hukum pungutan di sektor pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ini akan disertai dengan sosialisasi kepada kepala daerah dan perangkat terkait, serta monitoring bulanan dengan mekanisme intervensi langsung bagi daerah yang belum menunjukkan kemajuan.Sebagai langkah strategis lanjutan, akan diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri – Mendiktisaintek, Menteri Kesehatan, dan Mendagri – untuk memperkuat peran Komite Bersama Kemdiktisaintek-Kemenkes dalam mendukung sistem kesehatan akademik nasional.Tak hanya soal kesehatan, pertemuan tersebut juga membahas penguatan akses pendidikan tinggi. Selama ini, banyak pemerintah daerah masih ragu mengalokasikan dana beasiswa karena khawatir melanggar kewenangan.Menjawab hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemberian beasiswa atau hibah pendidikan tinggi oleh Pemda sah secara hukum dan menjadi bagian dari upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Kemendagri akan segera menerbitkan surat edaran resmi untuk menegaskan legalitas kebijakan tersebut, yang nantinya juga akan diselaraskan dengan agenda SKB Tiga Menteri.“Peran pemerintah daerah sangat penting dalam mendukung program nasional. Karena itu, kami bersama Kemdiktisaintek akan menuntaskan penyusunan kebijakan, melakukan sosialisasi nasional, serta membangun mekanisme monitoring terpadu,” kata Tito.Langkah ini, lanjutnya, sejalan dengan arah kebijakan “Diktisaintek Berdampak” yang menekankan kebermanfaatan nyata bagi masyarakat.Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah berkomitmen menghadirkan pendidikan tinggi yang inklusif dan berdaya saing, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia menuju masa depan yang mandiri dan kompetitif. (R)
Editor
: GY Simanjuntak MSi