Bandung (buseronline.com) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong agar pendidikan antikorupsi dapat masuk ke dalam muatan lokal sekolah.Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan hal tersebut saat peluncuran program Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) di Balai Kota Bandung, Senin.“Untuk muatan lokal, kita sudah berhasil melibatkan TNI dan Polri dalam pendidikan karakter. Berikutnya, pendidikan antikorupsi bisa kita adopsi menjadi muatan lokal juga,” kata Farhan.Ia menekankan pentingnya keseriusan aparatur sipil negara (ASN) dalam mengikuti pembelajaran PADI secara konsisten dan terukur. Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) diminta melakukan monitoring berkala serta evaluasi implementasi program.“Bukan hanya tahu dan memahami, tapi juga mengamalkan,” tegasnya.Farhan juga menambahkan, Bandung Learning Center harus menjadi sarana edukasi yang dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh ASN, tetapi juga masyarakat luas.“Visi kita jelas, Bandung harus unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis. Pendidikan antikorupsi adalah fondasinya,” ujarnya.Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menekankan bahwa pendidikan antikorupsi perlu diterapkan lintas jenjang pendidikan.“Tidak ada batasan usia. Pendidikan antikorupsi harus dari PAUD sampai menjelang maut,” ungkapnya.Ia juga memperkenalkan sembilan nilai antikorupsi KPK yang dirangkum dalam akronim Jumat Bersepeda Kakak, yaitu Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras.Menurut Wawan, jika nilai-nilai tersebut tertanam sejak dini, masyarakat maupun ASN akan mampu mencegah praktik korupsi dari akarnya.Dengan langkah ini, Pemkot Bandung berharap terwujud generasi penerus yang memiliki integritas tinggi serta budaya antikorupsi yang kuat di lingkungan pendidikan maupun birokrasi. (R)
Editor
: GY Simanjuntak MSi