Bandung (buseronline.com) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan kesiapan berkolaborasi dengan berbagai lembaga pendidikan untuk menyukseskan pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Program ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat mengakses layanan publik tanpa harus membawa dokumen fisik.IKD memungkinkan masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengurus perizinan, layanan kesehatan, hingga administrasi kependudukan secara digital. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi, baik bagi warga maupun instansi pemerintah.Sebagai bagian dari upaya percepatan, Pemkot Bandung menerima audiensi dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) terkait rencana aktivasi IKD di lingkungan kampus. Direktur Direktorat Organisasi dan Sumber Daya Insani Unpar, Rachmani Puspitadewi, menyampaikan bahwa pelaksanaan aktivasi akan dimulai dari pegawai, kemudian dilanjutkan kepada mahasiswa.“Meskipun belum diwajibkan, sebaiknya mulai membuat IKD karena prosesnya mudah. Banyak pegawai Unpar yang sudah memiliki IKD. Ini memudahkan berbagai urusan administrasi,” kata Rachmani di Balai Kota Bandung, Senin.Ia berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut, sehingga aktivasi IKD di kalangan akademisi semakin meluas dan memberi manfaat bagi seluruh civitas akademika.Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyambut positif langkah Unpar dan menegaskan pentingnya sinergi lintas pihak.“Apapun urusannya, kami kedepankan kolaborasi. Kami akan melibatkan seluruh unsur di lapangan, termasuk OPD, agar ada rasa tanggung jawab bersama dari semua elemen di Kota Bandung,” ujarnya.Berdasarkan data Pemkot Bandung, saat ini sekitar 17 persen atau 103.000 penduduk telah mengaktivasi IKD. Dengan perluasan ke kawasan pendidikan, diharapkan tingkat partisipasi masyarakat semakin meningkat dan manfaat layanan digital dapat dirasakan lebih luas. (R)
Editor
: GY Simanjuntak MSi