Tehran (buseronline.com) - Perkembangan kecerdasan artifisial (AI) yang pesat membawa dampak besar bagi berbagai sektor kehidupan. Namun tanpa tata kelola yang tepat, teknologi ini juga menyimpan potensi risiko serius.Hal inilah yang menjadi sorotan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Brian Yuliarto, dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-2 dari Organisation of Islamic Cooperation (OIC-15) Dialogue Platform di Tehran, Iran, Senin.Acara yang dihadiri oleh para Menteri dan Kepala Delegasi dari negara-negara anggota OIC-15 tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Ilmu Pengetahuan, Riset, dan Teknologi Republik Islam Iran, Hossein Simaei Sarraf, bersama Sekretaris Jenderal OIC, Aftab Ahmad Khokher.Dalam forum bergengsi tersebut, Brian Yuliarto menyampaikan enam tantangan utama yang harus segera direspons oleh negara-negara Islam dalam mengelola perkembangan teknologi AI, yakni: kerangka regulasi, penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan otoritas data, pembaruan panduan penggunaan teknologi, serta optimalisasi peran organisasi profesi.“Perkembangan AI harus disertai dengan regulasi yang melindungi kepentingan semua pihak, khususnya terkait big data, privasi, dan etika dalam penggunaan teknologi,” tegas Menteri Brian dalam pidatonya.Ia juga menekankan bahwa kebijakan yang diambil harus mampu beradaptasi dengan cepatnya laju inovasi agar tidak tertinggal dan tetap relevan di masa depan.Sebagai bentuk langkah nyata, Menteri Brian memperkenalkan inisiatif terbaru dari kementeriannya bernama Impactful Higher Education, Science, and Technology. Program ini dirancang untuk menjembatani kampus, industri, dan masyarakat dalam pemanfaatan AI secara inklusif dan berkelanjutan.“Dengan penerapan AI yang konkret, masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya, sektor swasta terdorong untuk terus berinovasi, dan akses terhadap teknologi menjadi lebih merata,” ujarnya.Inisiatif ini mendapat perhatian karena dinilai mampu menjawab tantangan kesenjangan digital dan membuka peluang kolaborasi lintas sektor.Lebih jauh, Menteri Brian menyerukan perlunya kolaborasi negara-negara Islam dalam membangun sistem tata kelola AI yang tidak hanya mengedepankan kemajuan teknologi, tetapi juga nilai-nilai keadilan, etika, dan kemanusiaan.“Kita memiliki potensi besar untuk membentuk tatanan digital global yang berakar pada nilai dan keadilan. Pertumbuhan AI tak terelakkan, namun yang terpenting adalah bagaimana kita mengarahkannya agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.Mengutip kejayaan peradaban Islam sebagai pusat ilmu pengetahuan di masa lalu, Menteri Brian mengajak negara-negara OIC untuk kembali bersatu dalam mengembangkan sains dan teknologi yang berdampak nyata.“Mari bersama-sama membangun dunia Muslim yang tangguh, inovatif, dan saling terhubung—yang mampu kembali memimpin dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan masyarakat,” tutupnya.Pernyataan Menteri Brian memperkuat semangat forum OIC-15 yang mewakili lebih dari 1,8 miliar penduduk di empat benua. Dengan sinergi yang kuat, negara-negara Islam diharapkan mampu menciptakan kerangka regulasi AI yang adil, etis, dan adaptif.Forum ini menjadi penanda penting bahwa dunia Islam siap menghadapi era baru dengan semangat kolaboratif, inovatif, dan berlandaskan nilai kemanusiaan. AI bukan sekadar teknologi, melainkan alat untuk menciptakan masa depan bersama yang lebih baik. (R)
Editor
: GY Simanjuntak MSi