Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI terus memperkuat layanan pendidikan kesetaraan untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dilansir dari laman
Kemendikdasmen, melalui program Paket A, Paket B, dan
Paket C, masyarakat yang tidak memiliki kesempatan menempuh pendidikan formal tetap dapat memperoleh ijazah yang diakui negara dan melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal (PNFI), Gogot Suharwoto, mengatakan pendidikan kesetaraan merupakan bagian penting dalam mewujudkan layanan pendidikan yang inklusif dan merata.
Menurutnya, keberadaan Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF), seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), berperan melengkapi layanan pendidikan formal sekaligus menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses sekolah.
Kelompok yang menjadi sasaran layanan tersebut antara lain anak tidak sekolah, pekerja produktif, serta masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Saat ini terdapat total 11.895 unit pendidikan nonformal yang aktif beroperasi di seluruh Indonesia, yang menjadi ujung tombak pemerintah dalam menuntaskan program wajib belajar 13 tahun, sekaligus menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terkendala mengakses sekolah formal," ujar Gogot di Jakarta, pada 17 November 2026.
Ia menegaskan, ijazah pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C memiliki kedudukan hukum yang setara dengan ijazah pendidikan formal. Pengakuan tersebut dijamin melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Dengan demikian, lulusan pendidikan kesetaraan memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, termasuk mendaftar ke perguruan tinggi negeri maupun swasta.
"Para lulusan Paket A, Paket B, maupun Paket C berhak menggunakan ijazah tersebut untuk mendaftar ke berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia," tegasnya.
Selain ijazah, capaian akademis warga belajar pendidikan kesetaraan juga dapat dibuktikan melalui Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025, peserta TKA jalur pendidikan nonformal meliputi murid kelas 6 Paket A, kelas 9 Paket B, dan kelas 12 Paket C. Sementara itu, peserta dari jalur pendidikan informal berasal dari kalangan murid sekolahrumah.
Gogot menjelaskan, hasil TKA menjadi salah satu indikator objektif untuk mengukur capaian pembelajaran warga belajar nonformal. Nilai TKA
Paket C juga dapat dilampirkan dan digunakan secara sah dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi.
Pada tahun ini, sebanyak 103.362 warga belajar Paket C tercatat mengikuti TKA secara nasional. Jumlah tersebut terdiri atas 93.274 peserta melalui moda daring dan 10.088 peserta melalui moda semi-daring.
Pelaksanaan TKA pendidikan kesetaraan menggunakan mata pelajaran yang sama dengan pendidikan formal dan diselenggarakan secara serentak untuk menjaga validitas serta kesetaraan hasil penilaian akademis.
Tidak hanya memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan, program kesetaraan juga membekali warga belajar dengan keterampilan praktis melalui penguatan program vokasional dan pelatihan kecakapan hidup.
Program tersebut diharapkan dapat membantu warga belajar mempersiapkan diri memasuki dunia kerja, meningkatkan keterampilan, maupun mengembangkan usaha secara mandiri.