Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Agama (Kemenag) RI menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp2,38 triliun pada 2026 untuk mempercepat digitalisasi pembelajaran dan revitalisasi ribuan madrasah serta sekolah agama di Indonesia.
Dilansir dari laman
Kemenag, Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tersebut telah disetujui dan dibahas Menteri Agama (Menag) RI
Nasaruddin Umar bersama Sekretaris Jenderal
Kemenag Kamaruddin Amin, Inspektur Jenderal
Kemenag Khairunas, serta jajaran direktorat jenderal terkait.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp1,66 triliun dialokasikan untuk program digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan Papan Interaktif Digital (PID).
Menag RI
Nasaruddin Umar menegaskan, keberhasilan digitalisasi tidak hanya diukur dari jumlah perangkat yang disediakan, tetapi juga manfaatnya dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.
"Ukuran keberhasilan digitalisasi pembelajaran adalah sejauh mana perangkat yang kita sediakan membantu guru mengajar dan siswa memahami pelajaran. Karena itu, kita perlu memastikan papan interaktif digital sampai ke satuan pendidikan yang menjadi sasaran dan siap digunakan, termasuk dengan memastikan kesiapan listriknya," ujar Nasaruddin di Jakarta, pada 13 November 2026.
Program digitalisasi tersebut menyasar madrasah di bawah Ditjen Pendidikan Islam serta satuan pendidikan binaan Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Khusus madrasah swasta penerima bantuan, masing-masing akan memperoleh satu unit PID.
Selain digitalisasi, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk revitalisasi ribuan lembaga pendidikan keagamaan. Tercatat sebanyak 2.410 madrasah di bawah Ditjen Pendidikan Islam akan mendapatkan program revitalisasi.
Sementara itu, revitalisasi juga menyasar 21 sekolah binaan Ditjen Bimas Kristen, 38 lembaga pendidikan binaan Ditjen Bimas Katolik, 70 lembaga pendidikan binaan Ditjen Bimas Hindu, dan dua lembaga pendidikan binaan Ditjen Bimas Buddha.
Nasaruddin meminta seluruh satuan kerja memastikan program revitalisasi tepat sasaran, terutama bagi lembaga pendidikan yang paling membutuhkan perbaikan.
"Kita perlu memastikan madrasah yang paling membutuhkan perbaikan mendapat prioritas. Saya minta setiap satuan kerja mengawal pelaksanaannya sejak penetapan penerima sampai hasil perbaikannya bisa dimanfaatkan oleh guru dan siswa," tegasnya.