Bandung (buseronline.com) - Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia (Pusdikmin Lemdiklat Polri) menggelar seminar policy brief bagi peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVI, pada 10 November 2026.
Dilansir dari laman Humas Polri, seminar tersebut bertujuan membentuk perwira Polri yang memiliki kepemimpinan adaptif, inovatif, dan solutif, sekaligus mendorong kontribusi kepolisian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.
Wakapusdikmin Lemdiklat Polri AKBP Henny Purwanti mengatakan seminar policy brief menjadi sarana penting bagi peserta untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan secara langsung.
Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar pemenuhan kurikulum pelatihan, melainkan bagian dari upaya membangun kepemimpinan strategis yang mampu menjawab berbagai tantangan dan perubahan zaman.
"Seminar policy brief ini menjadi wadah strategis bagi peserta PKN Tingkat II. Mereka tidak hanya sekadar menerima teori di kelas, tetapi mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang solutif dan adaptif. Hal ini merupakan wujud kepemimpinan strategis yang memiliki kegesitan, kelincahan, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman," ujar Henny.
Ia berharap para perwira peserta PKN mampu menerapkan hasil analisis kebijakan menjadi langkah nyata di wilayah tugas masing-masing. Hal itu perlu didukung sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Bidang Pendanaan dan Pembiayaan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) RI, Restog Krisna Kusuma, turut memberikan materi mengenai tren dan tantangan industri kreatif nasional.
Restog menilai Polri memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim industri kreatif yang aman dan kondusif, terutama melalui penegakan hukum serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Ia menegaskan, kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan kepolisian diperlukan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Tanah Air.
"Sebagai aparat penegak hukum, langkah pertama yang krusial adalah kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan kepolisian. Dalam konteks penegakan hukum, salah satu yang sangat penting adalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (KI/IP)," tegas Restog.