Ungaran (buseronline.com) - Sebanyak 1.217 Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menyatakan bersedia kembali mengenyam pendidikan.
Dilansir dari laman Jatengprov, capaian tersebut merupakan hasil pendampingan dan penanganan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten
Semarang melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikbudpora).
Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) Disdikbudpora Kabupaten Semarang, Imam Ros Wahyudi, mengatakan hingga awal November 2026 terdapat 4.119 anak tidak sekolah yang telah melalui proses verifikasi dan validasi (verval).
Dari jumlah tersebut, 1.217 anak menyatakan bersedia kembali belajar di sekolah. Pendataan dilakukan secara terperinci menggunakan metode by name by address (BNBA) untuk mengetahui kondisi dan latar belakang masing-masing anak.
"Sampai awal November 2026 ini, proses verval di Kabupaten Semarang berjalan lancar dan menjadi yang terbaik di Jawa Tengah," ujar Imam dalam Forum Konsultasi Publik Pendidikan di aula Kantor Disdikbudpora Kabupaten Semarang, pada 6 November 2026.
Ia menjelaskan, ATS yang terdata terdiri atas anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, maupun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Latar belakang mereka beragam, mulai dari pekerja anak, penyandang disabilitas, korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, hingga anak dengan kondisi sosial rentan lainnya.
Menurut Imam, upaya mengembalikan anak ke bangku sekolah harus diimbangi dengan langkah pencegahan agar kasus putus sekolah tidak terus bertambah.
Ia meminta kepala sekolah dan tenaga pendidik lebih aktif mencermati perubahan perilaku serta penurunan minat belajar siswa.
Apabila terdapat murid yang tidak masuk sekolah selama tiga hari atau lebih tanpa alasan sakit, pihak sekolah diminta segera melakukan kunjungan ke rumah.
"Jangan tunggu anak putus sekolah. Segera lakukan intervensi. Kalau alasan bekerja, koordinasi dengan Disnaker. Jika karena kekerasan dapat bekerja sama dengan DP3AKB, dan ke Dinas Sosial apabila ada masalah sosial," tegasnya.