Medan (buseronline.com) - Universitas Sumatera Utara (USU) turut berperan dalam merumuskan masukan kebijakan strategis nasional melalui keterlibatan dalam Panel Ahli Kebijakan Strategis Nasional. Perwakilan USU dr Inke Nadia D Lubis PGDip PID FAAET MKed (Ped) SpA PhD mengikuti audiensi bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Dr Inke yang menjabat Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Prof dr Chairuddin P Lubis USU (RSP Prof CPL USU) sekaligus dosen Fakultas Kedokteran USU, bergabung dengan 65 akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk menyampaikan rekomendasi hasil kajian terhadap program prioritas pemerintah.
Direktur Direktorat Humas USU Prof Elmeida Effendi melalui Manajer Humas Promosi USU, Dr Irsan Mulyadi, menyampaikan informasi tersebut dalam siaran pers, Sabtu (7/11/2026).
Keterlibatan tersebut merupakan bagian dari Diskusi Panel Ahli bertema "Membaca Kebijakan, Memperkuat Manfaat bagi Rakyat" yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan di Jakarta, 28-29 Oktober 2026.
Forum yang didukung Badan Komunikasi Pemerintah itu menjadi bagian dari rangkaian Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026. Dalam kegiatan tersebut, para akademisi mengevaluasi capaian program prioritas nasional, mengidentifikasi berbagai tantangan dan risiko, serta menyusun rekomendasi perbaikan melalui delapan klaster kajian, termasuk sektor kesehatan.
Pada klaster kesehatan, para ahli mendorong perubahan paradigma pembangunan kesehatan yang lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kualitas serta akses pengobatan.
Hal ini dilatarbelakangi berbagai tantangan kesehatan di Indonesia, mulai dari peningkatan penyakit tidak menular, persoalan penyakit menular, hingga masalah kesehatan ibu dan anak.
Panel mencatat angka kematian ibu masih mencapai 189 per 100.000 kelahiran hidup berdasarkan SP2020. Kasus TBC mencapai 387 per 100.000 penduduk pada 2023, prevalensi stunting balita sebesar 19,8 persen berdasarkan SSGI 2024, serta 28,3 persen belanja kesehatan masih ditanggung langsung oleh rumah tangga pada 2024.
Selain itu, ketergantungan terhadap impor sekitar 90 persen bahan baku obat dan alat kesehatan menjadi salah satu persoalan yang perlu segera ditangani. Para ahli juga menyoroti pelaksanaan program kesehatan yang cenderung seragam di 514 kabupaten/kota, meskipun setiap daerah memiliki kondisi dan kapasitas berbeda.
Dalam evaluasinya, Klaster Kesehatan mengingatkan pemerintah agar penetapan prioritas program mempertimbangkan efektivitas biaya, keadilan, dan kebutuhan masyarakat.
Penguatan surveilans dan sistem informasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), keterkaitan riset dengan kebijakan dan industri, serta pemanfaatan analisis ekonomi kesehatan juga dinilai perlu ditingkatkan.
Panel turut mengingatkan persoalan kekosongan stok vaksin dan obat esensial, tekanan anggaran kesehatan, kesejahteraan tenaga kesehatan, serta meningkatnya beban klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.
Rekomendasi lainnya mencakup pemanfaatan Health Technology Assessment (HTA) untuk menentukan paket manfaat dan tarif JKN, serta pelaksanaan kajian dampak anggaran sebelum program berskala besar diluncurkan.
Para ahli juga menekankan pentingnya memastikan kelompok miskin, masyarakat di daerah terpencil, dan penyandang disabilitas memperoleh manfaat layanan kesehatan secara adil.
Dalam penguatan program prioritas, panel merekomendasikan agar program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih diarahkan kepada kelompok berisiko tinggi dengan mekanisme tindak lanjut yang jelas.
Keberhasilan CKG perlu diukur melalui pengendalian penyakit seperti hipertensi dan diabetes. Sementara itu, pelaksanaan MBG perlu dievaluasi melalui riset implementasi dan analisis efektivitas biaya.
Panel juga mengusulkan penyesuaian kuota pendidikan dokter spesialis berdasarkan kebutuhan setiap kabupaten, pemantauan stok vaksin dan obat esensial secara real-time melalui sistem SMILE, serta pengurangan ketergantungan impor bahan baku obat.
Belanja kesehatan yang pada 2024 tercatat sebesar 2,9 persen dari produk domestik bruto (PDB) juga direkomendasikan meningkat secara bertahap menuju 5 persen PDB. Anggaran imunisasi, kesehatan ibu dan anak, serta penanganan TBC diharapkan terlindungi dari pemotongan.
Salah satu rekomendasi penting panel adalah penguatan Sistem Kesehatan Akademik dan konsorsium rumah sakit perguruan tinggi negeri, yang melibatkan USU, UI, UNPAD, UGM, UNAIR, dan UNHAS.
Perguruan tinggi diharapkan berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer melalui pendidikan tenaga kesehatan, penelitian, dan pengembangan kebijakan berbasis bukti.
Hasil kajian delapan klaster tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden dalam audiensi yang dihadiri 66 anggota Panel Ahli Kebijakan Strategis Nasional. Presiden didampingi sejumlah menteri dan pejabat negara, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Partisipasi USU dalam forum tersebut menegaskan kontribusi perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan nasional.
Melalui keterlibatan dr Inke, USU menghadirkan perspektif manajerial, klinis, dan akademis dalam pembahasan penguatan sistem kesehatan nasional.
Keterlibatan tersebut juga sejalan dengan visi Rektor USU Prof Dr Muryanto Amin SSos MSi yang mendorong penguatan peran akademisi dalam mendukung pembangunan melalui pendekatan ilmiah.
Sebagai rumah sakit pendidikan, RSP Prof CPL USU memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan pelayanan kesehatan, pendidikan tenaga kesehatan, dan penelitian.
Dengan kontribusi tersebut, USU diharapkan semakin memperkuat perannya dalam Sistem Kesehatan Akademik nasional serta mendukung terwujudnya kebijakan kesehatan yang berkualitas, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (RP)