Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menggandeng Universitas Sumatera Utara (USU) untuk merumuskan solusi pembangunan daerah di tengah tantangan penurunan anggaran pada 2027. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis riset agar pembangunan tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut
Timur Tumanggor mengungkapkan bahwa proyeksi anggaran 2027 mengalami penurunan signifikan. Salah satu penyebabnya adalah kekurangan penyaluran tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang menjadi utang dari 2026 ke 2027 sebesar Rp1,2 triliun.
Hal tersebut disampaikan Timur saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama USU dengan agenda Inventarisasi Permasalahan dan Kebutuhan Daerah di Aula Digital Learning Center Building (DLCB) Lantai 8, Kampus USU, Medan, pada 5 November 2026.
Timur mengatakan, keterbatasan fiskal menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Penggunaan anggaran harus berorientasi pada hasil atau money follows result, dengan mengutamakan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Setiap rupiah dana APBD yang kita keluarkan harus berorientasi kepada hasil. Oleh karena itu, diskusi ini sangat penting agar visi dan misi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota memiliki hubungan yang erat dan saling berketerkaitan," ujar Timur saat mewakili Gubernur Sumut.
Ia menjelaskan, sejumlah sektor menjadi prioritas pembangunan yang membutuhkan dukungan kajian akademis, antara lain peningkatan produktivitas ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri olahan, dan ekonomi kreatif.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan pendidikan, penguatan layanan kesehatan primer, penanganan stunting, serta peningkatan kesehatan ibu dan anak juga menjadi perhatian.
Pemprov Sumut turut mendorong penguatan konektivitas dan infrastruktur dasar, seperti pembangunan jalan, jembatan, penyediaan air bersih, sanitasi, serta infrastruktur kawasan produksi.
Pemerataan pembangunan antarwilayah juga menjadi fokus, khususnya di kawasan Kepulauan Nias dan Pantai Barat Sumut yang masih menghadapi keterbatasan akses. Pembangunan diarahkan berdasarkan potensi lokal masing-masing wilayah.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama
USU Hinsar Ambarita menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia menegaskan komitmen
USU untuk mendukung konsep Kampus Berdampak dengan menghadirkan penelitian yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan pemerintah daerah.
Menurut Hinsar, penelitian perguruan tinggi selama ini cenderung berjalan satu arah, yakni dari kampus kepada pengguna. Ke depan, USU ingin mengubah pendekatan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah daerah.