Demak (buseronline.com) - Sekolah yang berada di wilayah rawan bencana menjadi perhatian Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) RI Atip Latipulhayat saat berdialog dengan guru dan kepala sekolah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, pada 26 September 2026.
Dilansir dari laman Kemendikdasmen, dalam dialog tersebut, Atip menegaskan pentingnya revitalisasi sekolah untuk memastikan peserta didik tetap memiliki ruang belajar yang aman dan layak, meski sekolah berada di kawasan yang kerap terdampak banjir.
Kabupaten Demak telah mendapatkan program revitalisasi untuk 89 lembaga pendidikan pada 2025. Untuk tahap berikutnya, pemerintah daerah telah mengusulkan 111 lembaga pendidikan.
Sejumlah sekolah yang diusulkan berada di daerah yang mengalami banjir berulang. Karena itu, penguatan struktur bangunan diperlukan, termasuk kemungkinan penerapan konsep sekolah panggung di lokasi tertentu.
"Prioritas utama adalah membangun kembali sekolah-sekolah di daerah yang terkena bencana. Siswa tidak boleh kehilangan ruang dan waktu belajar mereka karena kerusakan fasilitas akibat bencana," kata Atip.
Kepala SD Batursari 1, Suwono, berharap pemerintah daerah dilibatkan dalam menentukan sekolah yang menjadi prioritas revitalisasi. Menurutnya, pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi aktual sekolah di lapangan.
Atip menanggapi bahwa sekolah dengan kerusakan parah, terutama yang berada di wilayah terdampak bencana, perlu mendapatkan perhatian dalam penentuan prioritas. Ia juga meminta pengawasan dilakukan secara bersama-sama agar pelaksanaan revitalisasi sesuai kebutuhan, spesifikasi pekerjaan, dan aturan yang berlaku.
"Yang kita bangun bukan hanya gedungnya. Yang harus kita pastikan adalah anak-anak tetap memiliki tempat untuk belajar," ujarnya.
Selain persoalan fasilitas, dialog juga membahas kondisi tenaga pendidik. Kepala TKN Pembina Mranggen, Istirokah, meminta perhatian pemerintah terhadap guru TK yang telah mengajar lebih dari 20 tahun tetapi belum memiliki gelar sarjana. Kondisi tersebut menjadi kendala untuk mengikuti PPG dan sertifikasi.
Atip mengatakan pemerintah menyediakan beasiswa bagi guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1. Sementara usulan terkait pendidik PAUD nonformal masih dikaji dengan mempertimbangkan regulasi dan anggaran.
Persoalan anak tidak sekolah (ATS) turut menjadi perhatian. Kepala SMP Negeri 2 Mranggen, Heri Sarwanto, mempertanyakan pendekatan untuk menangani anak yang putus sekolah dan belum bersedia kembali ke sekolah formal.
Menurut Atip, proses pembelajaran tidak harus selalu dilakukan melalui sekolah formal. Pemerintah perlu memperluas akses pembelajaran, antara lain melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).