Semarang (buseronline.com) - Sebanyak 242 sekolah jenjang SMA, SMK, MA, dan SLB di Jawa Tengah telah menyandang predikat Sekolah Adiwiyata hingga 31 Agustus 2026.
Dilansir dari laman Jatengprov, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong kepedulian terhadap lingkungan sejak usia sekolah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Tengah Heru Djatmiko mengatakan, pada 2026 terdapat 79 sekolah dan madrasah yang mengikuti seleksi Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah. "Peserta terdiri atas 38 SMA, 16 SMK, tiga SLB, dan 19 madrasah aliyah (MA)," kata Heru.
Dari 79 peserta tersebut, sebanyak 52 sekolah dan madrasah dinyatakan layak ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2026 melalui Keputusan Gubernur
Jawa Tengah.
Rinciannya, 25 SMA berasal dari 16 kabupaten/kota, 10 SMK dari 17 kabupaten/kota, tiga SLB dari tiga kabupaten/kota, serta 14 MA dari sembilan kabupaten/kota.
Heru menjelaskan, program Adiwiyata tidak hanya berkaitan dengan penghargaan, tetapi juga memberikan dampak terhadap pengelolaan sumber daya dan lingkungan di sekolah.
Menurut dia, penerapan program Adiwiyata berkontribusi terhadap penurunan timbulan sampah, konsumsi air bersih, serta penggunaan energi.
"Dengan adanya sekolah Adiwiyata, ada beberapa hal yang menurun dan itu memang memberikan dampak yang signifikan," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, Sekolah Adiwiyata merupakan langkah strategis untuk membangun kepedulian lingkungan pada generasi muda.
Menurutnya, sekolah memiliki posisi penting dalam membentuk kebiasaan siswa agar lebih peduli terhadap persoalan lingkungan.
"Sekolah Adiwiyata itu adalah sekolah yang lebih peduli lingkungan. Ini menjadi titik yang strategis, karena mendidik anak-anak kita untuk lebih menginternalisasi pemahaman tentang kepedulian terhadap masalah lingkungan," kata Sumarno.
Hal itu disampaikan Sumarno seusai menyerahkan penghargaan dan memberikan arahan dalam acara Pembinaan dan Gerakan Peduli Lingkungan untuk Lembaga dan Masyarakat di
Jawa Tengah, di Aula Kalpataru, Kantor DLH Provinsi
Jawa Tengah, pada 17 September 2026.