Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) telah menyalurkan anggaran Rp49,53 miliar untuk Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) sepanjang 2026.
Program yang merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumut tersebut telah memberikan manfaat kepada 104.426 siswa di 293 SMA, SMK, dan SLB Negeri yang tersebar di 10 kabupaten/kota.
Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut Terang Dewi Susanti Ujung mengatakan PUBG menjadi salah satu program prioritas yang terus dipercepat untuk memberikan akses pendidikan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
"Progres pelaksanaan program PHTC Bapak Gubernur Sumut, yakni PUBG di tahun 2026 sudah menyalurkan anggaran sebesar Rp49.533.330.000 ke 10 kabupaten/kota di Sumut. Jumlah penerima manfaat program ini sebanyak 293 sekolah dan 104.426 siswa," ujar Terang dalam konferensi pers di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, pada 16 September 2026.
Ia menjelaskan, program PUBG membebaskan biaya SPP siswa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumut Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada SMA/SMK/SLB Negeri.
Pergub tersebut disahkan pada Juni 2026 dan kemudian ditindaklanjuti dengan SK Gubernur mengenai besaran dana PUBG yang diberikan kepada 10 kabupaten/kota. "Daerah penerima terdiri dari lima daerah di Kepulauan Nias dan lima daerah terdampak bencana," jelasnya.
Dinas Pendidikan Sumut sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah penerima manfaat pada tahun ajaran baru 2026. Pelaksanaan program dijadwalkan efektif mulai Oktober 2026.
Selain penyaluran anggaran, Disdik Sumut juga memberikan pendampingan kepada sekolah dalam menyusun rencana kegiatan. Pendampingan dilakukan mulai dari proses penginputan, pencairan dana hingga pengawasan pelaksanaan program.
Program PUBG direncanakan berlanjut hingga 2029 dengan cakupan wilayah penerima manfaat yang diperluas secara bertahap.
Pada 2027, program akan diperluas ke wilayah Pantai Barat. Kemudian pada 2028 mencakup wilayah Pantai Timur dan pada 2029 diperluas hingga wilayah Dataran Tinggi.