Jakarta (buseronline.com) - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno mendorong agar masa depan peserta Sekolah Rakyat dipersiapkan secara matang, termasuk setelah mereka menyelesaikan pendidikan.
Dilansir dari laman Jatengprov, menurut Sumarno, program
Sekolah Rakyat tidak cukup hanya memberikan pendidikan selama peserta mengikuti program. Perlu ada arah lanjutan, baik melalui pendidikan vokasi maupun kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Gagasan tersebut menjadi salah satu rekomendasi yang dirumuskan Sumarno bersama timnya dalam Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama/Madya Tahun 2026.
Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dalam pertemuan daring pada 8 September 2026.
"Untuk Sekolah Rakyat ini, rekomendasinya adalah menentukan arah ke depan, apakah akan diarahkan ke pendidikan vokasi atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi," kata Sumarno seusai mengikuti Graduation RPL Program Khusus Jenjang JPT Utama/Madya Tahun 2026 di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, pada 15 September 2026.
Sumarno menjelaskan, pembahasan
Sekolah Rakyat merupakan bagian dari proses pembelajaran dengan tema Orkestrasi Kebijakan Lintas Sektor dalam Pengentasan Kemiskinan.
Dalam program tersebut, para peserta tidak hanya mengikuti pembelajaran di kelas dan e-learning. Mereka juga diminta menyusun rencana aksi kolaboratif berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi pemerintah.
Sebanyak 28 peserta dibagi menjadi tiga kelompok isu. Masing-masing membahas integrasi data untuk pemanfaatan data terpadu sosial ekonomi, bantuan sosial adaptif untuk mencegah kemiskinan baru, serta
Sekolah Rakyat sebagai investasi modal manusia untuk memutus kemiskinan antargenerasi.
Sumarno tergabung dalam kelompok yang membahas Sekolah Rakyat. Dari pembahasan tersebut, ia menilai pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara sektoral karena persoalan tersebut berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan.
"Kita mendapat banyak sekali pembelajaran melalui diskusi-diskusi dengan teman-teman, dan kita juga memberi rekomendasi Kementerian Sosial untuk menyelesaikan problem-problem yang di kelompok kami," ujarnya.
Selain mendapatkan pengetahuan baru, Sumarno menyebut jejaring yang terbentuk selama program menjadi modal penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, Kepala LAN Muhammad Taufiq mengatakan pendekatan dalam program RPL tersebut dirancang agar peserta tidak berhenti pada diskusi dan rekomendasi.
Menurutnya, kemiskinan merupakan persoalan ekosistem yang memiliki banyak dimensi, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga teknologi. "Ketika masalahnya ekosistem, tentunya tadi perlu sebuah cara kerja ekosistem," ujar Taufiq.