Bandung (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadikan peningkatan kualitas pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan di usia ke-81 Provinsi Jawa Barat.
Dilansir dari laman Jabarprov, salah satu langkah yang disiapkan yakni memperkuat pendidikan kesetaraan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 di Halaman Gedung Sate, Kota Bandung, pada 19 Agustus 2026 malam.
Dedi mengatakan, peningkatan rata-rata lama sekolah tidak cukup hanya dengan memastikan anak-anak saat ini mendapatkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Pemerintah juga harus memberikan kesempatan kepada masyarakat dewasa dan lanjut usia yang belum memperoleh pendidikan secara memadai.
Menurutnya, rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang mencerminkan tingkat pendidikan seluruh penduduk Jawa Barat. Karena itu, peningkatannya harus menyasar seluruh kelompok usia.
Salah satu upaya yang dinilai dapat mempercepat capaian tersebut adalah penguatan pendidikan kesetaraan mulai dari Paket A, Paket B, Paket C hingga Paket D.
"Kalau kita ingin mendongkrak ini cepat loncat, tidak hanya berpikir hari ini anak-anak kita untuk sekolah SD, SMP, dan SMA sampai masuk perguruan tinggi. Kita juga harus mendongkrak usia-usia tua untuk memiliki kualifikasi pendidikan kalau IPM-nya ingin naik," ujar Dedi.
Ia mengakui pengembangan pendidikan kesetaraan membutuhkan biaya yang besar. Namun, kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Jawa Barat secara lebih cepat dan merata.
Dedi menegaskan bahwa pendidikan merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi sebelum pemerintah mengejar target pembangunan lainnya.
Jawa Barat memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, kelautan, energi, geotermal, pembangkit listrik hingga industri dan manufaktur.
Namun, potensi tersebut harus dibarengi pemerataan pembangunan di 27 kabupaten/kota. "Memenuhi kebutuhan dasar dulu. Kita tidak bisa dulu terbang karena angka partisipasi pendidikan dasar sembilan tahun itu belum selesai," katanya.
Peringatan Hari Jadi ke-81
Jawa Barat juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan sekaligus memperkuat komitmen menghadapi tantangan ke depan.
Dedi menyampaikan apresiasi kepada para gubernur Jawa Barat terdahulu, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, aparatur pemerintahan, serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan Jawa Barat.