Bungo (buseronline.com) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bungo, Jambi.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) RI Fajar Riza Ul Haq saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bungo, Kamis.
Fajar mengatakan, dialog langsung dengan pemerintah daerah dan masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan pendidikan yang dibuat pemerintah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
"Masukan langsung dari masyarakat membantu pemerintah mengevaluasi serta menyempurnakan berbagai program strategis agar lebih berdampak nyata bagi seluruh murid dan tenaga pendidik," ujarnya dilansir dari laman
Kemendikdasmen.
Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat menyambut baik perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pendidikan di daerahnya. Ia mengatakan, Kabupaten Bungo telah merasakan manfaat dari berbagai program Kemendikdasmen, khususnya dalam revitalisasi sarana dan prasarana sekolah.
"Jujur, Bungo sangat terbantu oleh
Kemendikdasmen. Tahun lalu lebih dari 100 sekolah mendapatkan bantuan revitalisasi," kata Tri Wahyu saat menerima kunjungan kerja
Kemendikdasmen di Rumah Dinas Bupati Bungo.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut agar kualitas pendidikan di Kabupaten Bungo semakin baik. "Kami berharap dukungan dan bimbingan pusat terus mengalir agar mutu pendidikan di Kabupaten Bungo semakin maju dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.
Selain pembangunan sarana dan prasarana, kesejahteraan serta peningkatan kualitas guru menjadi perhatian
Kemendikdasmen. Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada guru yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui skema tunjangan khusus.
Kemendikdasmen juga mendorong regenerasi guru melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Tahun ini, pemerintah menyiapkan kuota PPG Prajabatan sebanyak 34.000 peserta.
Sementara itu, Bahasa Inggris dipersiapkan menjadi mata pelajaran wajib di jenjang sekolah dasar mulai tahun depan. Untuk mendukung pemenuhan persyaratan sertifikasi guru, pemerintah memberikan relaksasi beban tatap muka menjadi 18 jam.
Persoalan fasilitas dasar sekolah, terutama air bersih dan sanitasi, turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Annalukita mengungkapkan, sebagian besar satuan pendidikan di daerah itu masih menghadapi persoalan penyediaan air bersih.
"Dari 720 satuan pendidikan, lebih dari 80 persen penyediaan air bersihnya masih sangat tidak layak. Kami sudah mengajukan ini dan sudah diverifikasi sekitar 50 sekolah, namun kami masih menunggu kejelasan realisasinya," ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Fajar memastikan
Kemendikdasmen telah menyediakan bantuan tambahan untuk kebutuhan air bersih, sanitasi, dan pagar sekolah.
Dukungan tersebut diperkuat melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp40 triliun yang diarahkan untuk mempercepat penanganan sekolah rusak berat di seluruh Indonesia. Penyelesaian program tersebut ditargetkan hingga 2028.
Persoalan akses pendidikan bagi penghafal Al-Qur'an atau hafiz yang belum memiliki ijazah formal juga menjadi salah satu pembahasan.
Selama ini, para hafiz menghadapi kendala untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi karena tidak memiliki dokumen kelulusan formal.