Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi pendidikan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara melalui penguatan kebijakan berbasis bukti serta kolaborasi lintas sektor.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, saat menutup Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)
Centre Policy Research Network (CPRN) Summit 2026 yang berlangsung di Jakarta, Kamis.
Dilansir dari laman Kemendikdasmen, dalam sambutannya, Atip menekankan bahwa keberhasilan forum internasional tidak cukup diukur dari banyaknya presentasi atau rekomendasi yang dihasilkan.
Menurutnya, keberhasilan sejati harus tercermin dalam kebijakan yang lebih responsif, program yang lebih efektif, kemitraan yang semakin kuat, serta dampak nyata yang dirasakan peserta didik, guru, dan masyarakat.
"Keberhasilan ini akan tercermin dalam kebijakan yang lebih responsif, program yang lebih efektif, kemitraan yang lebih kuat, dan pada akhirnya dampak positif yang dialami oleh para murid, guru, dan masyarakat di seluruh wilayah kita," ujar Atip.
Mengangkat tema Research and Practice: Ways Toward an Inclusive, Equitable, and Sustainable Future, forum tersebut menjadi wadah diskusi mengenai pentingnya mengintegrasikan hasil riset, kebijakan publik, dan praktik pendidikan di lapangan.
Atip menegaskan bahwa kebijakan pendidikan yang berkualitas harus dibangun berdasarkan data dan bukti ilmiah yang kuat agar mampu menjawab tantangan secara tepat sasaran. Ia juga mengingatkan pentingnya keberanian untuk beradaptasi terhadap perubahan.
Menurutnya, dunia pendidikan saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perkembangan teknologi yang pesat, perubahan kebutuhan pasar kerja, isu lingkungan, hingga kesenjangan akses pendidikan yang masih dialami sebagian anak di kawasan Asia Tenggara.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemendikdasmen mendorong penguatan kolaborasi multipihak dengan menjadikan semangat gotong royong sebagai landasan utama.
Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah, tenaga pendidik, keluarga, masyarakat, perguruan tinggi, mitra pembangunan, hingga sektor swasta.
Atip menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan tidak ada anak yang tertinggal, terutama kelompok rentan, dalam memperoleh akses terhadap pendidikan yang berkualitas.
"Kita harus bekerja bersama untuk memastikan setiap anak, tanpa memandang latar belakang atau kondisinya, memiliki akses ke pendidikan berkualitas dan kesempatan untuk memenuhi potensi mereka," katanya.
SEAMEO CPRN Summit 2026 yang berlangsung pada 9-11 Juni 2026 tersebut secara resmi ditutup oleh Wamen Atip. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi kepada SEAMEO Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (CECCEP) selaku tuan rumah, SEAMEO Secretariat, seluruh pusat SEAMEO, serta para peneliti yang telah berkontribusi dalam memperkaya diskusi dan pertukaran gagasan selama penyelenggaraan forum.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal dari penguatan kerja sama regional yang berkelanjutan guna mewujudkan sistem pendidikan Asia Tenggara yang lebih inklusif, adil, dan mampu menjawab tantangan masa depan. (R)