Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan kesehatan yang adil dan berkualitas bagi seluruh perempuan.
Dilansir dari laman Kemkes, komitmen tersebut disampaikan dalam
Forum Nasional Kesehatan Perempuan bertema "
No Woman Left Behind: Akses Setara, Layanan Unggul, Masa Depan Tangguh" yang digelar di Auditorium dr J Leimena, Jakarta, Rabu.
Forum ini menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk memastikan tidak ada perempuan yang tertinggal dalam mengakses layanan kesehatan, sekaligus memperkuat peran perempuan sebagai pilar utama kesehatan keluarga dan pembangunan bangsa.
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa tantangan kesehatan nasional saat ini tidak hanya meningkatkan angka harapan hidup, tetapi juga memastikan masyarakat tetap sehat hingga usia lanjut.
"Rata-rata usia hidup sudah 74 tahun, tetapi banyak yang mulai sakit di usia 60-an. Fokus kita adalah memperpanjang masa hidup sehat, bukan sekadar umur panjang," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya deteksi dini melalui pemeriksaan rutin, terutama pada tiga indikator utama, yaitu tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Menurutnya, pengendalian sejak dini dapat menekan risiko penyakit kronis seperti stroke, jantung, dan gagal ginjal.
Selain itu, Menkes menyoroti peran strategis perempuan dalam menjaga kesehatan keluarga. Ia menyebut perempuan, khususnya ibu, sebagai "tenaga kesehatan alami" di lingkungan rumah tangga. "Jika dibekali pengetahuan yang tepat, dampaknya akan sangat besar bagi kesehatan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa kesehatan perempuan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi dalam pembangunan nasional.
"Perempuan bukan sekadar kelompok rentan, tetapi aktor utama pembangunan. Perempuan yang sehat akan melahirkan generasi yang sehat," ujarnya.
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menambahkan pentingnya penguatan layanan kesehatan reproduksi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas keluarga.
Ia menjelaskan bahwa pelayanan keluarga berencana, termasuk kontrasepsi pascapersalinan, merupakan intervensi penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
Di sisi lain, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Asnawi Abdullah, menyebut forum ini sebagai bagian dari proses partisipatif dalam merumuskan kebijakan kesehatan perempuan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan di lapangan. "Forum ini menjadi ruang untuk memastikan suara perempuan benar-benar didengar dalam penyusunan kebijakan," ujarnya.
Melalui semangat No Woman Left Behind, pemerintah mengajak seluruh pihak untuk memastikan tidak ada perempuan Indonesia yang tertinggal dalam mendapatkan layanan kesehatan berkualitas, termasuk melalui optimalisasi Program Cek Kesehatan Gratis. (R)