Medan (buseronline.com) - Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam membenahi sektor kesehatan di Medan. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Relawan Kesehatan Probis Sumut di Balai Kota, Selasa.
Dalam pertemuan tersebut, Zakiyuddin didampingi Plt Kepala Dinas Kesehatan Surya Syahputra, Plt Direktur Utama
RSUD dr Pirngadi Medan Mardohar Tambunan, serta Plt Direktur Utama RSUD Bachtiar Djafar Mukhlis.
Mereka menyoroti masih adanya kecenderungan masyarakat memilih rumah sakit swasta, bahkan hingga rela mengantre berhari-hari.
Baca Juga:
Pemko Medan Sambut Kehadiran RS Awal Bros, Perkuat Layanan KesehatanMenurut Zakiyuddin, kondisi tersebut perlu diluruskan melalui edukasi yang masif, mengingat fasilitas dan pelayanan rumah sakit milik pemerintah kini telah mengalami peningkatan signifikan.
"Kami sudah berbenah. Rumah sakit pemerintah saat ini tidak seperti dulu lagi. Peralatan kesehatan sudah lengkap dan pelayanan terus ditingkatkan. Kami mengajak relawan untuk mengedukasi masyarakat bahwa RS pemerintah kini sudah sangat layak," ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan dalam mendukung program Universal Health Coverage (UHC). Namun, ia mengakui masih terdapat tantangan di lapangan, seperti ketersediaan tempat tidur pasien yang perlu terus dipantau agar pelayanan tetap optimal.
Sementara itu, Ketua Relawan Kesehatan Probis, Ridwan Sibarani, menyampaikan bahwa audiensi tersebut juga bertujuan untuk memaparkan rencana pelaksanaan talkshow kesehatan yang akan disiarkan melalui TVRI pada 8 Mei mendatang.
Talkshow tersebut direncanakan menghadirkan berbagai narasumber lintas sektor, di antaranya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, kepolisian, serta pemerhati masyarakat.
"Kami ingin menyinkronkan pe
layanan kesehatan. Salah satu fokus kami adalah mengkritisi kendala di lapangan, termasuk adanya oknum di RS swasta yang terkadang menggiring masyarakat pengguna fasilitas negara ke layanan umum," kata Ridwan.