Jakarta (buseronline.com) - Komisi IX DPR RI menegaskan perlunya sinkronisasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran.
Penegasan ini disampaikan menyusul ditemukannya perbedaan data sosial yang berdampak pada penonaktifan sejumlah peserta yang seharusnya masih berhak menerima bantuan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menjelaskan, dalam rapat gabungan sebelumnya, Komisi IX DPR RI menyepakati adanya masa evaluasi selama tiga bulan untuk memastikan seluruh data PBI berada pada posisi yang benar.
Selain itu, pemerintah juga diminta memastikan masyarakat yang kepesertaannya dinonaktifkan telah menerima sosialisasi secara memadai.
“Data dari kebudayaan sosial itu berbeda, kita harus memastikan semua data itu dalam posisi benar. Yang paling penting juga masyarakat yang diputus kepesertaannya itu tersosialisasikan dengan baik. Ini yang menjadi hasil rapat gabungan kemarin, bahwa mereka diberi waktu tiga bulan untuk memastikan semuanya,” ujar Nihayatul saat diwawancarai Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan merupakan bentuk pengurangan anggaran PBI. Menurutnya, dilansir dari lama DPR, anggaran tetap tersedia, hanya dilakukan penyesuaian agar penerimanya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
“Jadi sebenarnya ini bukan pengurangan anggaran ya, ini adalah anggarannya diganti, disesuaikan dengan data yang benar,” jelas legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Nihayatul mengungkapkan, berdasarkan data Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), masih ditemukan ketidaktepatan sasaran dalam kepesertaan PBI. Di satu sisi, masyarakat pada kelompok desil 1 hingga desil 5 yang seharusnya menjadi prioritas justru belum seluruhnya terakomodasi. Sementara di sisi lain, terdapat masyarakat dari desil 6 hingga desil 10, bahkan kelompok non-desil, yang tercatat sebagai penerima PBI.
“Dari DTSEN kemarin, masyarakat desil 1 sampai desil 5 yang belum masuk PBI masih cukup banyak. Tapi di sisi lain, banyak juga masyarakat dari desil 6 sampai desil 10, bahkan non-desil, yang justru masuk PBI. Padahal mereka ini tidak seharusnya menjadi penerima,” ungkapnya.
Menurut legislator daerah pemilihan Jawa Timur III tersebut, kelompok yang semestinya dinonaktifkan adalah masyarakat pada desil 6 hingga desil 10 serta non-desil. Namun dalam pelaksanaannya, justru ditemukan masyarakat miskin dan rentan dari desil 1 sampai desil 5 yang ikut terdampak penonaktifan.
“Nah, ini yang perlu kita kaji ulang. Kesalahannya di mana, apakah di sistemnya, atau memang perlu ada perbaikan data-data lain agar lebih akurat,” tegas Nihayatul.
Atas kondisi tersebut, Komisi IX DPR RI meminta seluruh pihak terkait untuk duduk bersama melakukan pembenahan data secara menyeluruh. Pihak-pihak tersebut antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan.
Komisi IX berharap, dalam waktu tiga bulan ke depan, seluruh data PBI JKN dapat tersinkronisasi dengan baik sehingga masyarakat yang benar-benar berhak kembali memperoleh perlindungan jaminan kesehatan dari negara. (R)