Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah mengintegrasikan skrining kanker leher rahim ke dalam Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) guna mempercepat deteksi dini serta menurunkan angka keterlambatan penanganan kanker serviks di Indonesia.
Integrasi tersebut mencakup pemeriksaan DNA Human Papillomavirus (HPV) dan metode pengambilan sampel mandiri (self-sampling) untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam skrining.
Dilansir dari laman Kemenkes, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, Prof Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memperkuat pencegahan kanker serviks secara nasional. Mulai 2026, skrining dalam Program CKG juga akan dilengkapi mekanisme tindak lanjut yang jelas bagi peserta dengan hasil positif.
“Integrasi skrining ke dalam Program Cek Kesehatan Gratis merupakan respons nyata pemerintah untuk mencegah keterlambatan penanganan dan progresivitas lesi pra-kanker,” ujar Dante, Selasa.
Menurutnya, deteksi dini menjadi kunci utama menekan angka kesakitan dan kematian akibat kanker leher rahim yang masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi pada perempuan Indonesia. Dengan skrining terintegrasi, pemerintah ingin memastikan setiap kasus teridentifikasi sejak tahap awal sehingga dapat segera ditangani.
Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi, menjelaskan bahwa penggunaan metode DNA HPV, termasuk melalui self-sampling, diharapkan dapat mengatasi rendahnya minat perempuan terhadap pemeriksaan konvensional seperti pap smear.
“Dengan metode self-sampling, perempuan dapat mengambil sampel sendiri dengan pendampingan petugas kesehatan, sehingga lebih mudah, nyaman, dan dapat diterima,” jelas Nadia.
Selain di puskesmas, pemeriksaan DNA HPV juga akan dikembangkan dalam paket medical check-up (MCU) di fasilitas kesehatan. Kebijakan ini sejalan dengan integrasi layanan MCU ke dalam Program CKG yang mulai diterapkan pada 2026.
Dalam pelaksanaannya, Program CKG sepenuhnya dibiayai pemerintah. Sementara itu, BPJS Kesehatan berperan pada tahap rujukan serta pengobatan lanjutan bagi pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Untuk mempercepat respons pengobatan, pemerintah juga menyiapkan penanganan lesi pra-kanker di layanan primer, termasuk terapi ablasi termal di puskesmas. Langkah ini diharapkan memungkinkan hasil skrining segera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu rujukan ke rumah sakit.
Melalui integrasi skrining DNA HPV dan perluasan metode self-sampling, pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan semakin luas, partisipasi perempuan meningkat, serta upaya eliminasi kanker leher rahim pada 2030 dapat tercapai. (R)