Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah terus memperkuat perlindungan kesehatan anak melalui penguatan Program Imunisasi Nasional dengan memperluas penggunaan vaksin Heksavalen. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mencegah penyakit menular berbahaya sekaligus membentuk kekebalan kelompok di tengah masyarakat.
Dilansir dari laman Kemenkes, Direktur Imunisasi Kementerian Kesehatan, Indri Yogyaswari, menjelaskan bahwa imunisasi merupakan salah satu intervensi kesehatan paling efektif untuk melindungi anak dari risiko sakit berat, kecacatan, hingga kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Selain melindungi individu, imunisasi juga berperan penting dalam melindungi kelompok rentan yang tidak dapat menerima vaksin karena kondisi medis tertentu.
“Imunisasi bukan hanya melindungi anak yang menerima vaksin, tetapi juga masyarakat luas. Kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk bila cakupan imunisasi tinggi dan merata,” ujar Indri.
Indri menegaskan, imunisasi yang lengkap dan tepat waktu sangat penting untuk mencegah penularan PD3I yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Anak-anak yang belum atau terlambat mendapatkan imunisasi memiliki risiko lebih tinggi tertular penyakit dan menjadi sumber penularan di lingkungan sekitarnya.
“Tidak ada kata terlambat untuk imunisasi. Anak yang terlewat jadwal tetap perlu mendapatkan imunisasi kejar agar kekebalan tubuhnya terbentuk dan risiko penularan penyakit dapat ditekan,” tambahnya.
Vaksin Heksavalen merupakan vaksin kombinasi yang memberikan perlindungan terhadap enam penyakit sekaligus, yakni difteri, pertusis (batuk rejan), tetanus, hepatitis B, pneumonia dan meningitis akibat Haemophilus influenzae tipe b (Hib), serta polio. Penggunaan vaksin ini menggantikan pemberian vaksin terpisah DPT-HB-Hib dan IPV.
Menurut Indri, penggunaan vaksin kombinasi ini bertujuan mengurangi jumlah suntikan yang diterima anak, menghemat waktu dan biaya kunjungan ke fasilitas kesehatan, serta mempercepat terbentuknya kekebalan di masyarakat.
“Dengan vaksin Heksavalen, suntikan ganda dapat dikurangi. Ini membuat pemberian imunisasi lebih nyaman bagi anak dan orang tua, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap imunisasi,” jelasnya.
Komite Imunisasi Nasional telah menyetujui peralihan penggunaan vaksin Heksavalen tanpa perubahan jadwal imunisasi rutin, yakni diberikan pada usia 2, 3, dan 4 bulan, serta tetap disertai pemberian vaksin polio oral (bivalent Oral Polio Vaccine/bOPV).
Ketua Komite Nasional Penanggulangan Penyakit Ikutan Pasca Imunisasi (PP KIPI), Prof Dr Hindra Irawan Satari, menegaskan bahwa vaksin Heksavalen telah melalui proses evaluasi keamanan yang ketat dan terdaftar secara resmi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Vaksin Heksavalen memiliki profil keamanan yang baik dan telah melalui uji klinis yang panjang. Sistem surveilans KIPI terus dilakukan secara berjenjang agar setiap kejadian pasca imunisasi dapat ditangani dengan cepat dan tepat,” ujar Prof Hindra.
Implementasi awal imunisasi Heksavalen telah dimulai sejak Oktober 2025 di sembilan provinsi, antara lain Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, serta wilayah Papua. Pemerintah menargetkan perluasan penggunaan vaksin Heksavalen secara nasional mulai tahun 2026.
Melalui kebijakan ini, pemerintah mengajak orang tua, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, serta pemerintah daerah untuk bersama-sama memastikan setiap anak mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal. Imunisasi dinilai sebagai investasi jangka panjang yang sangat penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berkualitas. (R)